Kupang, Vox NTT – Pengelola Program KPA Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Adrianus Lamury, mengungkapkan bahwa masalah HIV/AIDS masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda Indonesia, khususnya di NTT.
Jumlah kasus yang cukup tinggi di provinsi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam menangani penyebaran penyakit mematikan tersebut.
Adrianus menyebutkan pergaulan bebas, seks bebas, penyimpangan perilaku, dan penyalahgunaan obat terlarang merupakan faktor-faktor yang semakin memperburuk kondisi ini.
Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan HIV/AIDS di kalangan remaja dan masyarakat NTT.
Walaupun dengan anggaran terbatas, kata dia, namun KPA daerah tetap berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda serta keluarga mereka.
“Kami berfokus pada pencegahan HIV/AIDS, khususnya untuk mereka yang terjerumus dalam perilaku seksual menyimpang, yang ternyata berperan besar dalam penularan penyakit ini,” ungkap Adrianus ketika bertemu Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena di Ruang Kerjanya, Jumat, 14 Maret 2025.
Ia mengungkapkan, upaya sosialisasi dan edukasi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya HIV/AIDS dan pentingnya pencegahan melalui perilaku hidup sehat dan bertanggung jawab.
Selain itu, KPA Provinsi NTT juga telah melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk pendampingan bagi penyintas HIV/AIDS dengan bekerja sama dengan LSM yang fokus pada isu serupa.
“Kami juga memberikan dukungan obat-obatan ARV (Antiretroviral) serta pendampingan agar para penyintas tidak merasa terkucilkan oleh masyarakat,” ujar Adrianus.
Ia pun meminta dukungan untuk KPA daerah agar semakin dikuatkan, baik dari segi anggaran maupun dukungan dari pusat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh KPA Provinsi NTT dalam penanggulangan HIV/AIDS.
Melki menyampaikan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS memerlukan sinergi Pentahelix, terutama dalam situasi kebijakan efisiensi anggaran saat ini.
Sinergi antara pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, serta media massa dan media sosial sangat dibutuhkan dalam menangani HIV/AIDS, terutama dalam kondisi kebijakan efisiensi anggaran saat ini.
“Ini adalah tugas kita bersama, karena penanggulangan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh KPA saja. Kerja kolaboratif kita akan menyelamatkan generasi muda di NTT agar terhindar dari penyakit ini,” ujar Melki.
Komisi Penanggulangan AIDS sendiri merupakan lembaga negara nonstruktural dan independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS di Indonesia.
AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kumpulan dari beberapa gangguan kesehatan yang disebabkan oleh sangat lemahnya sistem kekebalan tubuh. [VoN]