Jakarta, VoxNTT.com – Aliansi Voices for Just Climate Action (VCA) menggelar diskusi publik bertajuk “Suara untuk Aksi Iklim yang Berkeadilan” di Artotel Thamrin, Jakarta, pada 30 Juni 2025.
Acara ini mempertemukan komunitas dari berbagai wilayah Indonesia dengan pemangku kebijakan, guna menjembatani kesenjangan dalam pendanaan iklim bagi kelompok paling terdampak krisis iklim.
Diskusi ini diselenggarakan di tengah sorotan global terhadap kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim.
Dalam laporan Asian Development Bank (ADB) dan Nature Sustainability (2023), Indonesia menempati peringkat ketiga negara paling berisiko setelah India dan Nigeria.
Ancaman banjir, kekeringan ekstrem, kenaikan permukaan laut, hingga kebakaran hutan yang kian intens dinilai dapat meningkatkan biaya kerusakan iklim secara signifikan, dari US$116–435 miliar pada 2020 menjadi US$1–1,8 triliun pada pertengahan abad ini.
Namun, alokasi pendanaan global untuk penanganan krisis iklim dinilai belum merata.
“Dari setiap US$10 dana iklim global, hanya US$1 yang mengalir hingga ke tingkat lokal,” ujar Arti Indallah Tjakranegara dari Yayasan Humanis, penanggung jawab VCA Indonesia.
Ia menekankan pentingnya keadilan dalam mobilisasi pendanaan, terutama bagi komunitas yang paling rentan.
Acara ini menghadirkan perwakilan dari berbagai daerah dan koalisi masyarakat sipil, antara lain komunitas dari Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat, serta Koalisi KOPI, Koalisi ADAPTASI, Koalisi Pangan Baik, Koalisi Sipil, dan Konsorsium C4Ledger yang dikoordinasikan oleh KONSEPSI NTB.
Para peserta berdialog tentang hambatan dan peluang pelibatan komunitas dalam pengambilan keputusan terkait pendanaan dan kebijakan iklim.
Sejumlah praktik baik dipaparkan dalam forum ini, mulai dari inisiatif energi terdesentralisasi, pertanian cerdas iklim, hingga pelestarian ekosistem adat dan pengelolaan sampah berbasis komunitas.
David Rahawarin dari WWF Tanah Papua menekankan bahwa pelibatan komunitas harus berbasis hak dan dilakukan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
“Pelibatan yang ideal bukan sekadar kehadiran di meja diskusi, tapi siapa yang menentukan arah kebijakan,” ujarnya.
Senada, Magdalena Oa Eda Tukan dari Koalisi KOPI menyoroti pentingnya pendekatan kreatif bagi generasi muda dalam menggerakkan aksi iklim.
“Prinsip kami adalah kemurnian niat, imajinasi yang luas, lakukan dengan riang gembira, dan buat teman kita hebat,” katanya.
Diskusi ini juga dihadiri perwakilan pemerintah, seperti Badan Pangan Nasional, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, dan Direktorat Adaptasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Para pihak membahas sinergi lintas kementerian dan percepatan pengakuan wilayah adat sebagai bagian dari strategi adaptasi iklim nasional.
Selama empat tahun terakhir, Aliansi VCA telah bekerja di berbagai wilayah, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, hingga wilayah timur Indonesia.
Berbagai pembelajaran dan praktik baik yang dikembangkan selama program akan didokumentasikan dan direplikasi untuk memperluas ruang gerak masyarakat sipil.
“Perubahan iklim bukan sekadar angka dan proyeksi. Ini soal nasib komunitas yang paling terdampak. Mekanisme pendanaan iklim harus berpijak dari kebutuhan komunitas sebagai titik tolak, bukan titik akhir,” ujar Arti.
Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, mulai dari penguatan kerja sama lintas aktor, mobilisasi pendanaan yang adil, hingga pengakuan penuh atas pengetahuan lokal dalam upaya adaptasi dan mitigasi.
VCA menekankan bahwa keberhasilan Indonesia menghadapi krisis iklim hanya dapat dicapai lewat kolaborasi yang inklusif dan adil, dari tingkat lokal hingga global.
Penulis: Ronis Natom