Labuan Bajo, VoxNTT.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Timur, dr. Maria Stevi Harman, menyoroti banyaknya peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tiba-tiba nonaktif.
Menurut dia, persoalan ini mencuat akibat proses integrasi data baru untuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sedang dilakukan pemerintah pusat.
Stevi menegaskan, membawa temuan ini sebagai laporan utama ke Komite III DPD RI.
Ia akan meminta pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, untuk mempertanggungjawabkan dampak dari perpaduan data yang merugikan masyarakat miskin tersebut.
“Bagaimana pemerintah bisa mempertanggungjawabkan perpaduan data ini,” tuturnya.
Stevi menyatakan, temuan ini menjadi fokus utamanya selama masa reses di NTT.
Ia menerima banyak keluhan dari masyarakat yang keanggotaan BPJS PBI-nya terlempar dari sistem tanpa pemberitahuan yang jelas.
“Saya keliling, banyak sekali yang protes mengapa BPJS PBI itu tiba-tiba sudah tidak bisa digunakan atau tidak aktif,” kata Stevi
Stevi menjelaskan, masalah ini berbeda dari sebelumnya. Jika dulu data dinonaktifkan karena tidak pernah terpakai dan bisa diaktifkan kembali saat dibutuhkan, kini banyak peserta yang terlempar permanen karena perubahan sistem data.
Pemerintah, kata dia, sedang mengintegrasikan data dari yang semula Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi sistem data baru yang disebutnya DT-ESN atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Akibat proses ini jelas Stevi, banyak data warga yang sebelumnya memenuhi syarat kini tidak lagi terakomodasi.
Stevi menyebut, dampak dari hal ini sangat serius karena status dalam data tersebut tidak hanya menentukan akses terhadap BPJS PBI, tetapi juga bantuan sosial lainnya.
“Kalau dia tidak masuk dalam data keluarga yang tidak sejahtera, itu banyak dampaknya. Bukan hanya BPJS PBI, tapi dia tidak dapat PKH, bisa tidak eligible untuk PIP, KIP, banyak,” ujarnya.
Selain data PBI, revisi Undang-Undang SJSN yang sedang dibahas juga menyoroti pentingnya harmonisasi antarlembaga jaminan sosial.
Stevi mencontohkan rumitnya proses klaim bagi korban kecelakaan yang harus bolak-balik antara BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja.
“Kita mau lihat bagaimana kita mengharmonisasikan badan-badan lembaga yang mengurus ini supaya masyarakat tidak sulit lagi mengklaim asuransi yang harusnya hak mereka,” tutup Stevi.
Penulis: Sello Jome