Kupang, VoxNTT.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menggelar rapat bersama sejumlah unsur terkait di Ruang Rapat Gubernur NTT, Rabu sore, 23 Juli 2025.
Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di berbagai daerah di NTT.
“Program MBG ini sudah berjalan, dan saat ini sudah waktunya bagi kita untuk lakukan evaluasi pelaksanaannya di NTT agar kita bisa mengakselerasinya lebih cepat sesuai dengan arahan dan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi kita semua,” ujar Melki dalam rapat tersebut.
Menurut Melki, NTT mendapat kuota pendirian sebanyak 800 dapur MBG, dengan target minimal 600 dapur.
Ia menegaskan pentingnya percepatan pembangunan dapur MBG agar sesuai target, serta meminta keseriusan seluruh elemen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menindaklanjuti program ini.
“Intinya adalah jumlah dapur di NTT ini makin lama makin mendekati yang memang harus didirikan di NTT,” tegasnya.
Melki menyebut, akselerasi pembangunan dapur MBG penting demi memastikan anak-anak di NTT tidak kehilangan akses terhadap makanan bergizi. Selain itu, program ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.
“Aspek gizi mestinya bagus untuk siswa-siswi, balita dan anak PAUD. Aspek ekonomi, program ini berpotensi memutar perekonomian di daerah sekitar sekolah dan dapur yang bergerak. Membuka lapangan kerja dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang menjadi bagian dari dapur MBG atau juga supply chain-nya,” katanya.
Ia menilai program MBG berperan strategis dalam penanganan masalah stunting dan gizi buruk di wilayahnya. Karena itu, Gubernur Melki meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan implementasi program berjalan tanpa hambatan.
“Intinya adalah tidak boleh lagi ada kata tidak bisa untuk pelaksanaan MBG untuk alasan apapun juga,” ujar Melki lagi.
Untuk mendukung percepatan pelaksanaan, pemerintah provinsi akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG. Melki juga mendorong agar langkah serupa dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Dalam rapat tersebut, Melki juga mendengarkan langsung laporan dari tiap daerah terkait pelaksanaan MBG dan langkah percepatan pembangunan dapur.
Menanggapi insiden keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di Kota Kupang dan Sumba Barat Daya baru-baru ini, Melki menekankan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan program.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan disebabkan oleh program MBG itu sendiri, melainkan tata kelola di tingkat pelaksana yang belum sesuai standar.
“Kalau kita kerja sesuai dengan arahan yang dibuat oleh BGN dan beberapa pihak terkait seperti Badan POM dan yang lainnya, tidak mungkin keracunan. Ini persoalan tata kelola yang perlu dibenahi,” pungkasnya. [VoN]