Ruteng, VoxNTT.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng Santo Agustinus menyatakan sikap kritis terhadap wacana kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol) yang kembali mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara.
Ketua Presidium PMKRI Ruteng, Margareta Kartika menilai, usulan tersebut tidak tepat waktu dan berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap institusi politik.
“Di tengah seruan efisiensi anggaran dan beban ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, menaikkan dana parpol dengan angka signifikan sangat tidak sensitif secara sosial,” kata Kartika dalam pernyataan tertulis yang diterima VoxNtt.com pada Jumat, 25 Juli 2025.
Ia memang mengakui pentingnya peran partai politik dalam sistem demokrasi sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Namun, menurut Kartika, kebijakan apapun harus berpijak pada prinsip keadilan sosial serta mempertimbangkan skala prioritas nasional.
Ia menegaskan, anggaran negara seharusnya diarahkan terlebih dahulu ke sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat luas, seperti pendidikan, kesehatan, dan program jaring pengaman sosial.
“Jika prioritas anggaran tidak jelas, publik bisa menilai bahwa elit politik lebih mengutamakan kepentingannya sendiri,” ujarnya.
Selain soal prioritas, Kartika juga menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana parpol selama ini.
Menurut dia, kenaikan anggaran tanpa pengawasan ketat hanya akan memperbesar potensi penyalahgunaan dana publik.
“Harus ada audit terbuka dan mekanisme pengawasan yang ketat. Jangan sampai dana publik disalurkan tanpa ada jaminan pemanfaatan yang tepat,” tegas Kartika.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan dasar perhitungan kenaikan nominal yang diusulkan, yakni Rp1.000 per suara untuk DPR, Rp1.200 untuk DPRD Provinsi, dan Rp1.500 untuk DPRD Kabupaten.
“Apakah ini hasil kajian menyeluruh terhadap kebutuhan operasional partai atau hanya kompromi politik?” katanya.
PMKRI, lanjut Kartika, tidak menolak bantuan negara untuk parpol, tetapi mendorong agar penggunaannya difokuskan pada pendidikan politik dan kaderisasi yang berkualitas.
Menurut dia, partai seharusnya menjadi pilar utama dalam mendidik masyarakat secara politik, bukan sekadar menyerap anggaran untuk keperluan administratif.
Kartika juga mengingatkan bahwa usulan kenaikan dana ini bisa berdampak buruk terhadap persepsi publik terhadap dunia politik.
“Usulan ini bisa memperkuat kesan bahwa politik adalah ruang eksklusif para elit yang jauh dari realitas rakyat,” ujarnya.
Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, PMKRI Ruteng mendesak pemerintah dan DPR untuk menunda atau mengkaji ulang secara menyeluruh rencana kenaikan dana bantuan parpol.
“Jika memang kenaikan ini dianggap perlu, maka harus ada urgensi yang benar-benar kuat, perhitungan yang transparan, dan komitmen akuntabilitas yang jelas,” pungkasnya.
Ia menegaskan, setiap kebijakan publik tidak hanya harus layak secara administratif, tetapi juga harus menjunjung tinggi keadilan sosial. [VoN]