Jakarta, VoxNTT.com – Rencana pengembangan proyek energi panas bumi (geotermal) di Flores kembali menuai penolakan keras dari masyarakat.
Koalisi Masyarakat Flores Tolak Geotermal menilai proyek ini mengancam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) warga lokal yang bergantung pada lahan pertanian produktif di wilayah cincin api Flores.
Proyek geotermal yang tersebar di sejumlah titik di Flores, menurut koalisi, tidak hanya mengancam lingkungan hidup, tetapi juga merusak sumber penghidupan utama masyarakat adat.
Lahan-lahan pertanian seperti sawah, ladang, kebun kopi, cengkih, kemiri, dan kakao berada tepat di kawasan yang diproyeksikan menjadi lokasi pengeboran.
“Semuanya menjadi sumber nafkah dan penghidupan masyarakat,” ujar Ketua Koalisi Masyarakat Flores Tolak Geotermal, Ch. Roy Watu Pati, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 1 Agustus 2025.
Ia mencontohkan proyek geotermal Daratei Mataloko di Kabupaten Ngada yang sebelumnya telah meninggalkan dampak buruk.
“Kerusakan lingkungan, lahan pertanian rusak, sumber mata air tercemar, sumber makanan bagi makhluk lainnya tidak tersedia. Habitat lainnya mati. Selain itu relasi sosial masyarakat adat dengan lingkungan budaya terkoyak. Kearifan lokal tanpa sandaran kemagisan,” tambah Roy.
Salah satu kekhawatiran terbesar masyarakat adalah efek dari pengeboran yang bisa meninggalkan rongga di lempeng bumi dan memicu gangguan geologi.
“Belum lagi lumpur dari dalam yang keluar tanpa henti. Itu meninggalkan rongga pada lempengan cincin api Flores yang mengkhawatirkan Masyarakat Flores,” kata Roy.
Koalisi yang terdiri dari JPIC OFM, Padma Indonesia, Formmada NTT, Amman Flobamora, dan Kommas NGADA, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera memanggil Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, serta Bupati dan Wakil Bupati Ngada dan Ende, guna mengaudit serta membatalkan seluruh proyek geotermal di Flores.
Sikap penolakan tersebut juga telah diwujudkan dalam bentuk aksi damai oleh Koalisi bersama Aliansi Terlibat Bersama Korban Geotermal Flores (Alter BKGF) di Bajawa, Ngada.
“Koalisi Masyarakat Flores Tolak Geothermal berpandangan lahan proyek panas bumi akan lebih mulia dan beradab jika lahan milik masyarakat adat sekitar 1000 Ha tersebut digunakan untuk lahan pertanian bagi Kedaulatan Pangan,” ujar Roy.
Dalam kondisi nasional yang sedang mendorong kedaulatan pangan, Roy menilai proyek geothermal justru kontraproduktif.
Berdasarkan pantauan dan kajian Koalisi, lahan yang direncanakan sebagai lokasi pengeboran adalah tanah subur yang selama ini menopang hidup banyak keluarga.
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya lebih kritis dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Lalu kami mau hidup di mana dan makan apa. Lebih penting mana, kehidupan kami atau hidupnya proyek geotermal dan investornya. Kami harus mati karena hilangnya tanah kami, dan menghidupkan orang lain di atas tanah kami,” tegas Roy.
Isu ini telah menjadi perhatian internasional. Laporan dampak buruk proyek geothermal Flores telah disampaikan oleh LSM Vivat International ke Badan HAM PBB (Human Rights Council – HRC) di Jenewa, Swiss. LSM ini memiliki status Ecosoc dan merupakan pengamat di UNEP dan UNFCCC.
Tak hanya itu, pada 25 Mei 2025, masyarakat dan Gereja Katolik Mataloko menyampaikan keberatan langsung kepada Diana Arango, Koordinator Sektor Energi dan Keuangan Kantor KFW Jakarta.
Kemudian pada 22 Juli 2025, Alter BKGF menyurati Gubernur NTT untuk menolak laporan Tim Satgas Panas Bumi Flores dan Lembata.
Roy pun mendesak pihak pendana proyek, German Development Corporation (KfW), untuk menghormati hak-hak ekosob masyarakat Flores.
Ia juga meminta agar pihak KfW mendengarkan suara para pemimpin gereja lokal. [VoN]