Kupang, VoxNTT.com – Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Benanain Noelmina, bersama dengan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin, melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) mengenai rehabilitasi hutan dan lahan pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Neo Aston Kupang dan diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat.
Usai kegiatan bimtek, Kepala BPDAS Benanain Noelmina, Kludolfus Tuames menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari program rehabilitasi hutan dan lahan yang tengah dilaksanakan oleh BPDAS di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Ini salah satu bentuk pengawasan dari Anggota Komisi IV DPR RI terhadap pelaksanaan program yang didanai pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar Kludolfus.
Ia menambahkan, kehadiran Anggota DPR RI Usman Husin dalam kegiatan ini merupakan bukti nyata dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap mitra kerja di sektor kehutanan.
Kludolfus juga menyampaikan bahwa Anggota DPR RI hadir untuk memastikan bahwa lokasi program, anggaran, serta implementasi rehabilitasi hutan dan lahan berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
“Keadaan daerah aliran sungai (DAS) di NTT sangat berbeda dengan pulau-pulau besar lainnya di Indonesia. Meskipun jumlah DAS tidak banyak, luasannya sangat besar dan mencakup area yang sangat luas, seperti di Kabupaten Timor Tengah Selatan (38%), Malaka (13%), dan Belu (8%),” jelas Kludolfus.
Ia juga mengungkapkan, topografi NTT sangat unik, dengan jarak antara gunung dan laut yang sangat dekat. Air hujan yang turun dapat langsung terbuang ke laut jika tidak ada upaya konservasi yang tepat.
“Topografi NTT unik. Jarak antara gunung dan laut sangat dekat. Air hujan yang turun bisa langsung terbuang ke laut jika tidak ada konservasi,” kata Kludolfus.
Menurutnya, penanaman pohon melalui upaya rehabilitasi sangat penting untuk menjaga cadangan air dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah.
Kludolfus menambahkan, pihaknya akan menyampaikan beberapa langkah spesifik kepada Anggota DPR RI terkait rehabilitasi hutan dan lahan di NTT, termasuk pentingnya dukungan anggaran pusat yang lebih besar dan disesuaikan dengan karakteristik daerah.
Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, pada kesempatan yang sama, menegaskan komitmennya untuk mengawal program rehabilitasi hutan dan lahan di NTT.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terkait pemanfaatan lahan-lahan tidur milik Kementerian Kehutanan agar bisa dijadikan lahan produktif.
“Saya siap bantu intervensi anggaran dari pusat. Silakan Kepala Balai menyampaikan secara tertulis lokasi-lokasi lahan tidur milik kementerian yang bisa kita sulap jadi lahan produktif,” ujar Usman Husin.
Usman menyebutkan bahwa di NTT, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) II, terdapat lahan yang sangat luas namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
Penulis: Ronis Natom