Kupang, VoxNTT.com – Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang tengah mempersiapkan proses pemilihan rektor baru seiring akan berakhirnya masa jabatan Rektor saat ini, Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc, pada bulan September mendatang.
Ketua Panitia Pemilihan Rektor Undana, Prof. Dr. Drs. Simon Sabon Ola, M.Hum mengungkapkan, pendaftaran calon rektor sudah resmi dibuka sejak awal Agustus 2025.
“Pendaftaran sudah buka sejak tanggal 4 Agustus sampai tanggal 19 Agustus,” ujar Prof Simon saat diwawancarai pada Kamis petang, 7 Agustus 2025.
Menurut Prof Simon, sesuai ketentuan yang berlaku, jumlah minimal pelamar yang memenuhi syarat adalah empat orang. Jika jumlah tersebut tidak tercapai, maka masa pendaftaran akan diperpanjang hingga dua kali.
Ia berharap bakal calon yang melamar minimal empat. Kalau tidak cukup maka diperpanjang hingga dua kali. Kalau dua kali belum mencapai empat pendaftar maka panitia akan konsultasi dengan kementerian.
Sebelum perpanjangan dilakukan, lanjut Prof Simon, pihak panitia akan lebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi di Jakarta.
“Itu sudah kami lakukan sebelumnya bagaimana kalau tidak mencapai empat. Maka kita akan perpanjang lagi,” katanya.
Meskipun pendaftaran diperpanjang, apabila masa jabatan rektor saat ini berakhir sebelum terpilihnya rektor baru, maka Undana akan menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan kepemimpinan sementara.
“Kalau masa waktu rektor yang sama sudah berakhir maka akan ditentukan pelaksana tugas. Kami ini berjuang untuk harus sampai empat pelamar. Wajib hukumnya, kalau 5 atau 10 lebih bagus lagi,” tegas mantan Wakil Rektor Undana itu.
Lebih lanjut, Prof Simon menjelaskan bahwa sejumlah persyaratan administratif harus dipenuhi oleh para calon pelamar.
Di antaranya, pelamar wajib memiliki ijazah S3 (doktor), surat keterangan sehat, bebas narkoba, serta surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan.
“Persyaratannya ijazah harus doktor, itu sesuai permen. Sampai hari ini belum ada yang daftar. Ada beberapa persyaratan yakni surat keterangan kesehatan, surat bebas narkoba, tidak pernah dipidana dari pengadilan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa salah satu syarat yang cukup berat adalah kewajiban melampirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pelamar yang saat ini menjabat sebagai pejabat publik.
Jika bukan pejabat, maka digantikan dengan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
“Persyaratan yang paling sulit itu LHKPN kalau pejabat. Kalau tidak maka LHKASN. Belum ada yang konfirmasi untuk mendaftar, Dekan FKIP pernah hanya untuk cek persyaratan,” pungkasnya.
Penulis: Ronis Natom