Ruteng, VoxNTT.com – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ruteng, Akhmad Zainuddin, menegaskan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi di wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada.
Pernyataan tersebut disampaikan Akhmad saat menggelar konferensi pers pada Kamis, 28 Agustus 2025, bertempat di Aula Sinergi KPPN Ruteng. Kegiatan ini diikuti secara luring oleh perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dari Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada, serta secara daring oleh seluruh satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPPN Ruteng.
“Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2025 di wilayah ini menunjukkan tren positif, bahkan Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat mencatat pertumbuhan yang melampaui rata-rata Provinsi NTT,” kata Akhmad.
“Ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata, sekaligus memberikan efek berganda terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga,” tambahnya.
Akhmad menjelaskan, hingga 31 Juli 2025, penerimaan dalam negeri mencapai Rp224,52 miliar. Jumlah ini terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp104,04 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp120,49 miliar. Dari total PNBP tersebut, kontribusi terbesar berasal dari pendapatan wisata alam yang dikelola Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), yakni sebesar Rp53,26 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja negara di wilayah kerja KPPN Ruteng tercatat sebesar Rp2,62 triliun atau 50,91% dari total pagu anggaran. Belanja ini terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp418,72 miliar (47,50% dari pagu) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,20 triliun (51,61% dari pagu).
Rincian BPP meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp213,35 miliar (60,17%), Belanja Barang sebesar Rp175,87 miliar (44,74%), dan Belanja Modal sebesar Rp29,49 miliar (22,05%). Adapun penyaluran TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp1,45 triliun (57,42%), Dana Bagi Hasil sebesar Rp9,39 miliar (33,99%), Dana Transfer Khusus sebesar Rp397,81 miliar (35,12%), Dana Insentif Fiskal sebesar Rp17,84 miliar (50%), serta Dana Desa sebesar Rp333,49 miliar (59,84%) yang telah disalurkan ke 657 desa dari total 658 desa di wilayah KPPN Ruteng.
Dalam upaya menjaga inflasi tetap terkendali, pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus melalui satuan kerja kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
“Realisasi belanja K/L untuk pengendalian inflasi hingga 31 Juli 2025 mencapai Rp9,02 miliar atau 5,42 persen dari total pagu. Sementara itu, realisasi penyaluran DAK Fisik untuk pengendalian inflasi baru mencapai Rp3,57 miliar dari total alokasi sebesar Rp152,65 miliar, atau sekitar 2,34 persen,” sebut Akhmad.
Ia menjelaskan bahwa anggaran belanja K/L tersebut tersebar di beberapa instansi, antara lain Kementerian Perhubungan melalui Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Reo, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo, serta Badan Pusat Statistik (BPS) di empat kabupaten. Total alokasi untuk kegiatan ini mencapai Rp13,69 miliar.
“Bentuk kegiatan yang didanai antara lain layanan konektivitas angkutan perintis, pengelolaan bandara, dan kegiatan publikasi data oleh BPS,” pungkasnya.
Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan daya beli masyarakat, serta menanggulangi kemiskinan. Bantuan tersebut mencakup Bantuan Sosial Yatim Piatu sebesar Rp1,71 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp174,74 miliar, dan Program Keluarga Harapan sebesar Rp116,38 miliar. Bantuan-bantuan ini juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional.
Akhmad turut memaparkan bahwa hingga 31 Juli 2025, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada telah mencapai Rp66,32 miliar dengan jumlah 13.442 debitur. Penyaluran terbanyak dilakukan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM), sebesar Rp65,67 miliar untuk 13.357 debitur.
Kabupaten Manggarai tercatat sebagai penerima penyaluran UMi terbesar, dengan nilai Rp16,70 miliar yang menjangkau 3.309 debitur.
“Capaian ini menjadi bukti konkret bahwa kinerja APBN berjalan efektif dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika perekonomian global,” tutupnya.
Kontributor: Isno Baco