Kupang, VoxNTT.com – Kenaikan tunjangan Anggota DPRD NTT menjadi polemik setelah Pergub NTT Nomor 22 viral beredar di jagat maya.
Kenaikan tunjangan yang hampir 100 persen itu dinilai tidak wajar. Gelombang penolakan pun ramai disampaikan oleh warga NTT.
Di tengah polemik itu, 23 dari 65 Anggota DPRD NTT absen saat sidang paripurna penutupan masa persidangan III tahun sidang 2024–2025 dan pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 yang digelar di Aula Utama DPRD NTT, Jumat, 12 September 2025 malam.
Diketahui, sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTT, Emelia Julia Nomleni, dan dihadiri Gubernur NTT Melki Laka Lena, Wakil Ketua III DPRD NTT Kristien Samiyati Pati, 42 anggota dewan, serta perwakilan pimpinan Forkopimda NTT.
“Berdasarkan daftar kehadiran, 42 anggota DPRD NTT hadir sehingga sidang ini dapat dilaksanakan,” ujar Emi Nomleni saat membuka sidang, mengutip Victorynews.id.
Dua Unsur Pimpinan Absen
Dari sebanyak 23 anggota DPRD yang absen dua di antaranya adalah unsur pimpinan DPRD NTT. Mereka adalah Wakil Ketua I DPRD NTT Fernando Osorio Soares dan Wakil Ketua II DPRD NTT Roby Tulus.
Agenda sidang meliputi penyerahan laporan reses, laporan Sekretariat DPRD NTT terkait pelaksanaan dan hasil kegiatan DPRD, penutupan masa persidangan III tahun 2024–2025, serta pembukaan masa persidangan I tahun 2025–2026.
Selain itu, dilakukan pembahasan dan penyusunan panitia kerja terkait kode etik DPRD, diakhiri pidato Ketua DPRD NTT.
Dalam pidatonya, Emelia Julia Nomleni menegaskan DPRD NTT berkomitmen bekerja keras bagi kepentingan masyarakat.
“Pada 3 September 2025, DPRD NTT genap satu tahun mengabdi sebagai perwakilan rakyat. Banyak hal harus dituntaskan, tetapi dengan semangat dan kolaborasi, NTT akan maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ujarnya.
Emi, juga menyoroti pentingnya penetapan RAPBD tepat waktu dan mengapresiasi aksi-aksi demonstrasi yang berlangsung di DPRD NTT dan berbagai daerah sebagai bentuk kepedulian masyarakat.
“Kami berterima kasih dan mengapresiasi semua komponen yang melakukan aksi damai. Kritikan dan kontrol adalah bagian dari demokrasi,” kata Emelia.
Terkait bencana banjir di Kabupaten Nagekeo, ia mengajak seluruh pihak mempercepat pencarian korban hilang dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Bencana ini mengingatkan kita akan pentingnya mitigasi bencana sebagai prioritas utama. Mari kita galang solidaritas dan berdoa agar korban hilang segera ditemukan,” tambahnya.
Sisi lain, Ketua DPRD NTT Emelia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang peduli soal tunjangan DPRD NTT.
Ia menegaskan DPRD memberi ruang kepada gubernur untuk mengkaji kembali peraturan gubernur terkait tunjangan sesuai aturan dan kemampuan keuangan daerah.
“Atas nama DPRD NTT, kami memohon maaf jika ada sikap dan perkataan yang kurang berkenan,” ucapnya.
Ia menegaskan DPRD akan terus fokus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur, serta penanganan HIV/AIDS, rabies, perdagangan orang, dan PMI.
DPRD juga mendukung penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan, dan anak.
Sementara itu, Sekwan DPRD NTT, Alfonsius Watu Raka, dalam laporannya menyebutkan selama masa persidangan III, DPRD NTT menerima lima kali aksi demonstrasi masyarakat.
Penulis: Ronis Natom