Borong, VoxNTT.com – Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukas Jefri Fernandus Vandi dan Ferdinandus Rikardo, terancam Pergantian Antar Waktu (PAW) akibat tidak memenuhi kewajiban membayar iuran partai bulanan.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Manggarai Timur, Yohanes Rumat mengungkapkan, proses pengusulan PAW terhadap dua kader tersebut telah diajukan ke Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB.
“Nanti apakah mereka di PAW atau tidak itu bukan urusan saya. Selaku Ketua DPC PKB Manggarai Timur sudah menjalankan AD ART Partai. Kewajiban mereka 3 juta per bulan,” kata Yohanes saat ditemui pada Selasa, 23 September 2025.
Ia menambahkan, sejak dilantik, kedua anggota dewan itu hanya beberapa kali membayar iuran.
“Dalam perjalanan proses pembayaran itu macet. Sejak dilantik mereka hanya setor dua tiga kali,” ujarnya.
Sudah Diberi Surat Peringatan
Yohanes menjelaskan, pihaknya telah menjalankan prosedur organisasi dengan mengirimkan surat peringatan kepada kedua anggota DPRD tersebut.
“Prosedurnya surat peringatan satu dan dua lalu membuat surat pernyataan bersedia membayar. Per tanggal 1 Agustus kita ajukan surat resmi ke DPW,” jelasnya.
Surat peringatan (SP) pertama dikeluarkan pada 14 Februari 2025, lengkap dengan berita acara.
“SP kedua per tanggal 16 April 2025, dokumen lengkap berita acara juga lengkap,” tambahnya.
Keduanya juga telah menandatangani surat pernyataan pada 13 Mei 2025 yang berisi kesiapan untuk melunasi iuran partai dalam periode 13 Mei hingga 15 Juli 2025. Namun, menurut Yohanes, komitmen itu tidak dilaksanakan.
“Dalam dua bulan itu mereka tidak buat apa-apa atau mengabaikan surat pernyataan. Ada surat pemanggilan dari DPW, mereka hadir di tanggal 17 September 2025. Selain surat panggilan, ada surat teguran dari DPP pada tanggal 20 Agustus 2025 karena tidak menjalankan kewajiban iuran,” ungkapnya.
Ideologi dan Ketegasan Partai
Yohanes Rumat, yang dikenal sebagai tokoh perintis PKB di Manggarai Timur sejak kabupaten itu berdiri sebagai daerah otonom pada 2007, menegaskan komitmennya terhadap ideologi dan aturan partai.
“Saya masih menjabat sebagai Ketua DPC hingga tahun 2026. Saya secara ideologi partai membela yang benar, menjalankan aturan dan mengikuti ketentuan atau peraturan lainnya yang diturunkan oleh DPP,” ujarnya.
Ia menegaskan, keputusan akhir mengenai PAW ada di tangan DPW dan DPP.
“Apakah pertimbangan DPW dan DPP layak untuk dilakukan PAW itu bukan lagi kewenangan saya. Kalau tidak di PAW oleh DPW dan DPP maka itu preseden buruk bagi saya sebagai ketua DPC dan dianggap main-main dengan aturan partai,” tegasnya.
Penulis: Ronis Natom