Kupang, VoxNTT.com – Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Benny K. Harman, mendorong Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang menjadi kekuatan aktif dalam memperbaiki kerusakan demokrasi di Indonesia akibat dominasi oligarki.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan kuliah umum bertajuk “Demokrasi, Oligarki, dan Masa Depan Indonesia” di Aula Gedung Pascasarjana Undana Kupang, Jumat, 3 Oktober 2025.
“Undana harus menjadi pusat ilmu pengetahuan, pusat inovasi, dan pusat perubahan di kawasan timur Indonesia. Undana adalah sebuah kekuatan yang aktif, seperti gunung api. Undana tidak boleh pasif. Dia harus aktif, sesekali meletus seperti gunung api, supaya menjadi perhatian nasional, bahkan perhatian dunia,” kata Benny di hadapan sekitar 300 peserta yang terdiri dari Rektor dan jajaran, dosen, serta mahasiswa program S1 hingga S3.
Kuliah umum dibuka secara resmi oleh Rektor Undana, Maxs U.E. Sanam. Dalam sambutannya, Maxs menyoroti mahalnya ongkos politik sebagai masalah utama dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini.
“Kebijakan politik ditentukan dan dikendalikan oleh uang. Ini bahaya bagi masa depan demokrasi kita,” ujarnya.
Dalam paparannya, Benny menjelaskan, demokrasi Indonesia menghadapi ancaman serius dari kekuatan oligarki, yang menurutnya lebih berbahaya dibandingkan otoritarianisme terbuka.
“Oligarki tidak menghapuskan ritual demokrasi seperti Pemilu, Partai Politik, dan kebebasan pers, namun mereka berusaha untuk memanfaatkan dan membajaknya,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI 2024–2029 itu.
Menurut dia, pemilu tetap berlangsung namun didanai oleh oligarki, partai politik tetap berkompetisi namun menjadi kendaraan mereka. Benny menyebut ini sebagai oligarchic capture, proses ketika oligarki membajak mekanisme demokrasi demi mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka.
“Kalau dalam demokrasi, satu orang satu suara (one man, one vote), maka dalam kekuasaan oligarki, satu rupiah, satu pengaruh (one rupee, one influence),” ujarnya.
Benny menambahkan, oligarki dengan mudah mengubah kekayaan menjadi kekuasaan politik, merusak prinsip kesetaraan warga, dan mengendalikan institusi demokrasi seperti parlemen, birokrasi, dan lembaga peradilan.
Ia juga menyoroti biaya politik yang tinggi sebagai akar permasalahan. Menurutnya, partai politik yang minim pendanaan negara cenderung bergantung pada pengusaha besar, yang kemudian menuntut imbalan berupa proyek atau regulasi yang menguntungkan.
“Dengan peradilan yang lemah, oligarki bisa membeli keputusan hukum atau menghindari jeratan hukum,” tegas Benny.
Ia menyebut, mekanisme check and balance menjadi lemah karena DPR tidak independen dan sering lebih tunduk pada elite politik.
Lebih lanjut, Benny menyampaikan empat strategi utama untuk memperkuat demokrasi dan membendung pengaruh oligarki.
Empat Langkah Perbaikan Demokrasi
Pertama, reformasi sistem politik dan ekonomi untuk memutus hubungan uang dan kekuasaan. Benny mengusulkan agar partai politik diwajibkan membuka sumber pendanaan secara real-time, serta memperkuat lembaga pengawas seperti Bawaslu dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Benny juga menyinggung perlunya reformasi sistem pemilu, termasuk evaluasi terhadap sistem proporsional terbuka. Sistem distrik atau campuran, menurutnya, dapat dipertimbangkan untuk menekan biaya politik dan mendekatkan wakil rakyat dengan pemilih.
Kedua, penguatan masyarakat sipil dan ruang publik yang kritis. Ia mendorong peran kampus untuk aktif menjadi oposisi intelektual melalui riset dan diskusi publik.
“Selain itu harus terus mendorong jurnalisme investigatif dengan mendukung kemandirian media-media yang melakukan jurnalisme investigatif untuk mengungkap praktek korupsi dan kolusi antara penguasa dan oligarki,” katanya.
Ketiga, pendidikan politik dan literasi media. Benny menyatakan pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang membebaskan dan mengajarkan warga mengenali pola propaganda serta hoaks di media sosial.
“Masyarakat harus dibekali dengan kemampuan untuk memilah informasi yang valid dan hoaks, mengenali pola-pola propaganda, dan memahami bagaimana algoritma media sosial bekerja,” terang Benny.
Keempat, pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berdaulat. Ia menekankan penguatan UMKM, koperasi, dan kebijakan fiskal yang berkeadilan sebagai cara mengurangi dominasi konglomerasi.
“Ini akan menciptakan pusat-pusat ekonomi demokratis di luar kendali konglomerasi,” ujar Benny.
Ia juga menegaskan perlunya peninjauan ulang terhadap konsesi sumber daya alam yang merugikan negara, agar pengelolaannya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal.
“Untuk itu harus dikaji kembali konsesi-konsesi yang merugikan negara dan masyarakat, serta memastikan pengelolaan SDA memberikan manfaat maksimal bagi rakyat lokal,” katanya. [VoN]