Oleh: Sakti Kusumah
Mahasiswa Undana Kupang
Perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa kembali menimbulkan perdebatan hangat di ruang publik. Revisi ini memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, dengan kemungkinan menjabat dua kali periode.
Di atas kertas, perubahan ini disebut bertujuan menciptakan stabilitas dan kesinambungan pembangunan desa. Namun, di lapangan, kebijakan ini justru menimbulkan persoalan serius: konflik norma hukum, legitimasi demokrasi, serta risiko penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Potensi Desa (PODES) 2024, Indonesia memiliki sekitar 84.276 wilayah setingkat desa dan kelurahan, terdiri atas 75.753 desa dan 8.486 kelurahan.
Ini berarti kebijakan yang menyangkut jabatan kepala desa tidak hanya berdampak pada segelintir aparat, tetapi memengaruhi sistem pemerintahan lokal di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Konflik Norma dan Kepastian Hukum
Salah satu akar masalah muncul dari Pasal 118 dalam UU No. 3 Tahun 2024 yang memuat ketentuan peralihan masa jabatan. Frasa dalam pasal ini menimbulkan multitafsir — apakah kepala desa yang masa jabatannya berakhir sebelum revisi berlaku juga berhak atas perpanjangan, atau hanya yang aktif sesudahnya?
Ambiguitas ini memicu kebingungan di banyak daerah, hingga sebagian pemerintah daerah menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) dengan dalih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sendiri menerbitkan surat edaran yang memberi pedoman pelaksanaan perpanjangan masa jabatan.
Namun, secara hukum, surat edaran bukanlah instrumen yang cukup kuat untuk menunda hak konstitusional warga dalam memilih pemimpinnya.
Tanpa kejelasan norma yang tegas, pelaksanaan kebijakan ini menjadi tidak seragam — sebagian daerah memperpanjang masa jabatan, sebagian lain tetap melaksanakan pilkades sesuai jadwal.
Legitimasi Demokrasi Lokal yang Terganggu
Demokrasi sejatinya berdiri di atas prinsip sirkulasi kekuasaan yang teratur. Dalam konteks desa, pilkades bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi juga momentum warga menilai kinerja pemimpinnya.
Ketika masa jabatan diperpanjang tanpa pemilihan, maka hak politik masyarakat desa secara tidak langsung ditunda.
Memang, argumen yang sering digunakan adalah perlunya stabilitas untuk menuntaskan program pembangunan desa dan efisiensi biaya pilkades.
Namun, argumen tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip dasar demokrasi partisipatif.
Perpanjangan jabatan tanpa proses pemilihan berpotensi menciptakan “zona nyaman kekuasaan” di tingkat desa, di mana kepala desa yang sudah lama menjabat cenderung sulit diawasi secara efektif.
Sejumlah pakar menilai bahwa kebijakan ini dapat membuka ruang bagi praktik politik dinasti, patronase, dan penyalahgunaan dana desa, mengingat besarnya anggaran yang dikelola di tingkat desa setiap tahunnya.
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan masih banyak desa yang belum menindaklanjuti temuan audit terkait pengelolaan dana desa.
Risiko Akuntabilitas dan Tata Kelola
Perpanjangan masa jabatan berarti memperpanjang durasi seseorang mengelola sumber daya publik. Tanpa pengawasan ketat, risiko maladministrasi meningkat.
Kepala desa yang tidak transparan justru mendapat “bonus waktu” untuk melanjutkan praktik lama. Padahal, banyak kasus penyalahgunaan dana desa yang terungkap justru terjadi pada tahun-tahun akhir masa jabatan.
Kebijakan ini, jika tidak dibarengi mekanisme akuntabilitas yang kuat, bisa menjadi bumerang. Pemerintah semestinya mewajibkan kepala desa yang mendapat perpanjangan untuk terlebih dahulu menyelesaikan temuan audit, memublikasikan laporan keuangan, serta memperoleh persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum perpanjangan disahkan. Tanpa itu, perpanjangan justru memperpanjang masalah, bukan menyelesaikannya.
Antara Stabilitas dan Demokrasi
Tidak ada yang menolak pentingnya stabilitas pemerintahan desa. Namun, stabilitas yang mengorbankan partisipasi publik bukanlah stabilitas yang sehat.
Demokrasi lokal adalah fondasi kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika hak warga untuk memilih pemimpinnya ditunda, maka benih ketidakpercayaan mulai tumbuh — apalagi jika kebijakan ini dianggap hanya menguntungkan elite tertentu.
Perlu diingat, desa adalah unit pemerintahan terdekat dengan rakyat. Jika demokrasi di tingkat desa dilemahkan, maka seluruh bangunan demokrasi nasional akan ikut rapuh.
Karena itu, revisi UU Desa seharusnya tidak berhenti pada perpanjangan masa jabatan, tetapi harus disertai dengan penguatan mekanisme transparansi, evaluasi, dan pengawasan.
Perpanjangan masa jabatan kepala desa memang bisa membawa stabilitas administratif jangka pendek, tetapi juga mengandung risiko besar terhadap legitimasi demokrasi jangka panjang.
Pemerintah dan DPR perlu segera memperjelas redaksi hukum, memperketat syarat perpanjangan, serta memastikan hak politik warga tetap terjaga.
Kepala desa bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga simbol kedaulatan rakyat di tingkat akar rumput. Karena itu, memperpanjang jabatan tanpa batas dan tanpa akuntabilitas sama saja dengan menghapus makna demokrasi itu sendiri.