Oleh: Laurensius Bagus
Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta dan Aktivis Sosial
Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus naik. Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional tetap solid di tengah tekanan global. Tapi di lapangan, banyak warga belum merasakan apa yang disebut “pemulihan” itu. Ketika harga beras terus melonjak, upah tak naik signifikan, dan lapangan kerja masih terbatas, angka pertumbuhan seolah kehilangan makna.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,08 persen. Sementara tingkat kemiskinan masih 9,32 persen, atau sekitar 25 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Rasio gini 0,388 juga menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang masih tinggi.
Artinya jelas: ekonomi tumbuh, tapi tak semua orang ikut menikmati hasilnya. Sebagian besar keuntungan ekonomi masih berputar di kalangan menengah atas dan wilayah perkotaan. Di sisi lain, jutaan pekerja informal tetap bergelut dengan penghasilan tak menentu dan beban biaya hidup yang terus naik.
Fakta ini memperlihatkan adanya “pertumbuhan tanpa kesejahteraan.” Selama dua dekade terakhir, fokus utama pembangunan ekonomi masih menekankan pada investasi besar dan proyek infrastruktur. Jalan tol, pelabuhan, hingga kawasan industri memang menambah nilai ekonomi, tapi belum banyak yang memperkuat daya hidup masyarakat di tingkat bawah.
Sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah justru stagnan. Kontribusinya terhadap PDB terus menurun, dari 13 persen pada 2010 menjadi sekitar 11 persen pada 2024. Padahal, di banyak daerah, terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, dan sebagian Jawa Tengah, masyarakat masih sangat bergantung pada hasil tani.
NTT menjadi contoh nyata bagaimana pertumbuhan tidak selalu berarti kemajuan merata. Berdasarkan data BPS NTT Maret 2024, tingkat kemiskinan mencapai 19,26 persen, hampir dua kali lipat dari rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonominya memang sekitar 4,1 persen, tapi sebagian besar masih digerakkan oleh belanja pemerintah dan proyek infrastruktur, bukan oleh peningkatan produktivitas masyarakat.
Di Kabupaten Manggarai Barat, misalnya, geliat pariwisata Labuan Bajo menciptakan pusat ekonomi baru. Hotel tumbuh, kapal wisata berlabuh setiap hari, dan investasi masuk miliaran rupiah. Namun, di kampung-kampung sekitar seperti Boleng, Pasir Panjang, atau Longos, warga masih hidup dalam keterbatasan. Banyak keluarga petani dan nelayan yang belum mampu menyekolahkan anak hingga jenjang menengah.
Masalahnya bukan hanya soal distribusi, tapi juga struktur ekonomi yang tidak inklusif. Lebih dari 58 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Banyak yang menjadi pedagang kecil, pekerja lepas, atau buruh harian tanpa jaminan sosial. Ketika harga-harga naik, mereka adalah kelompok yang paling rentan.
Inflasi menjadi tekanan nyata. Hingga September 2025, inflasi tahunan tercatat 3,6 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Harga bahan pangan seperti beras, cabai, dan minyak goreng naik di atas 10 persen. Kenaikan ini paling terasa di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sekitar 60 persen pengeluaran rumah tangga miskin dihabiskan untuk makanan. Jadi, ketika harga pangan naik, kesejahteraan mereka otomatis menurun. Itulah sebabnya banyak masyarakat merasa kondisi hidupnya tak banyak berubah meski ekonomi nasional diklaim tumbuh stabil.
Sementara itu, kebijakan fiskal pemerintah masih cenderung berat ke proyek fisik. Belanja infrastruktur dalam APBN 2025 mencapai lebih dari Rp 430 triliun, naik sekitar 7 persen dari tahun sebelumnya. Anggaran itu penting, tetapi efek langsungnya ke masyarakat kecil sering tidak terasa. Banyak proyek dikerjakan oleh kontraktor besar dari luar daerah, sementara warga setempat hanya menjadi penonton.
Pertumbuhan seharusnya bukan hanya tentang angka, tapi tentang pemerataan hasil. Jika sebagian wilayah tumbuh pesat sementara daerah lain tertinggal, maka pertumbuhan itu kehilangan maknanya. Di Jawa, kontribusi ekonomi mencapai lebih dari 58 persen PDB nasional, sedangkan wilayah timur Indonesia — dari NTT hingga Papua — hanya sekitar 3 hingga 4 persen.
Kesenjangan wilayah seperti ini berimplikasi langsung pada kesejahteraan. Akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar masih timpang. Data BPS 2024 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di tingkat SMP di NTT hanya 78 persen, sedangkan di Jawa Timur mencapai lebih dari 90 persen. Anak-anak di daerah tertinggal masih harus berjalan jauh untuk ke sekolah atau bahkan berhenti karena faktor ekonomi.
Di sisi lain, kebijakan ekonomi nasional masih sangat bergantung pada pertumbuhan investasi asing. Ketika investor datang, ekonomi lokal tumbuh cepat. Tapi saat mereka pergi, daerah itu kembali stagnan. Ketergantungan ini membuat fondasi ekonomi rakyat rapuh.
Kesejahteraan sejati hanya bisa dicapai jika pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan pemerataan kesempatan. Pemerintah perlu menggeser fokus dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju memperkuat ekonomi rakyat. Dukungan terhadap UMKM, petani, dan nelayan harus menjadi prioritas utama.
Program perlindungan sosial juga harus adaptif terhadap perubahan. Menurut Kementerian Sosial, sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat program bantuan sosial masih belum sepenuhnya terdata dengan akurat. Masih banyak warga miskin yang tidak masuk daftar, sementara sebagian penerima justru sudah tergolong mampu. Ketepatan data menjadi kunci agar bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.
Selain itu, perlu ada keberanian untuk memperbaiki arah pembangunan daerah. Banyak pemerintah daerah terlalu sibuk mengejar proyek-proyek seremonial, tapi lupa membangun fondasi ekonomi produktif. Pertumbuhan yang sehat tidak lahir dari infrastruktur megah, melainkan dari masyarakat yang mandiri dan terdidik.
Pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan. Jika alat itu hanya dikuasai oleh segelintir pihak, maka pembangunan kehilangan maknanya. Kesejahteraan sejati lahir dari keadilan ekonomi, bukan dari deretan angka statistik.
Kita membutuhkan keberpihakan yang nyata — pada petani yang berjuang menjaga lahan, nelayan yang melaut di bawah harga BBM yang mahal, dan pekerja kecil yang hidup dari upah harian. Mereka inilah wajah sebenarnya dari ekonomi Indonesia.
Selama ketimpangan masih menjadi bagian dari sistem, pertumbuhan hanya akan menjadi ilusi kemajuan. Kita boleh bangga dengan capaian ekonomi, tapi harus jujur mengakui: pertumbuhan tanpa pemerataan hanyalah pembangunan yang kehilangan arah.