Jakarta, VoxNTT.com – Anggota DPR RI, Benny Kabur Harman menerima kunjungan Rektor Universitas Muhamadiyah Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Erwin Prasetyo pada awal Desember lalu. BKH menerima Erwin dan dua rekan dosen di ruang kerjanya di DPR RI.
Erwin datang bertemu BKH untuk menyampaikan aspirasi betapa sulitnya mereka mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).
“Mereka sepertinya mendapatkan perlakuan diskriminatif,” ujar BKH dikutip dari video yang diunggah di akun Facebook Benny Kabur Harman.
Wakil Ketua Umum DPP Demokrat itu pun berjanji akan memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi tersebut ke Kementerian Pendidikan Tinggi.
BKH menyoroti penyaluran beasiswa PIP bukan kali pertamanya. Sebelumnya, ia menyoroti penyaluran beasiswa PIP yang dimonopoli calon legislatif (caleg) tertentu.
Ia bahkan menilai hal itu sebagai bentuk kecurangan pemilu, sebab para penerima disandera untuk memilih calon tertentu.
Jika tidak memilih calon tertentu, maka risikonya akan dicoret sebagai penerima bantuan negara.
“Rakyat sebagai penerima bantuan disandera. Yang tidak mau memilih Caleg atau Parpol yg menjadi kurir bantuan2 tadi akan dicoret namanya dari daftar penerima bantuan.” tulis BKH dalam akun twiter pribadinya.
Ia menegaskan, kecurangan dalam pemilu bukan hanya soal menggelembungkan suara tetapi juga praktik penyalahgunaan fasilitas negara seperti Bansos, beasiswa PIP, traktor sawah, program PKH, dan lain-lain yang dimonopoli partai politik dan caaleg tertentu untuk membeli suara rakyat.
Praktik penyanderaan pemilih seperti ini, menurut BKH, merupakan kecurangan pemilu yang sesungguhnya. Sebab, hal itu dapat merusak demokrasi dan mematikan persaingan yang sehat.
“Inilah kecurangan Pemilu yg sesungguhnya. Merusak demokrasi dn mematikan persaingan sehat yg justeru sangat diperlukan dlm Pemilu. Setuju kan? #Liberte#,” tulis BKH. [VoN]