Mbay, VoxNTT.com – Sekolah unggulan gratis segera hadir di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
Sekolah ini akan hadir sebagai respons atas kebijakan Pemerintahan Prabowo–Gibran terkait wacana pendirian Sekolah Rakyat, sebuah Program Strategis Nasional yang bertujuan menyediakan pendidikan unggulan secara gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Sebagai langkah awal persiapan, pada Jumat, 19 Desember 2025, tim terpadu Pemerintah Daerah bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, Yohanes Siga, melakukan survei dan identifikasi terhadap sejumlah aset bangunan milik daerah. Program Sekolah Rakyat ini direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Nagekeo juga telah menyiapkan aset tanah seluas 8 hektare untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang terletak di Malaruma, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa.
“Hasil survei ini akan kami usulkan ke Kementerian Sosial agar Sekolah Rintisan dapat diselenggarakan di Nagekeo pada tahun 2026,” ujar Yohanes Siga, Minggu, 21 Desember 2025.
Selain menyiapkan lokasi permanen, tim terpadu yang dipimpin Yohanes Siga juga menetapkan bangunan bekas Asrama SMAN Wolowae di Kecamatan Wolowae sebagai lokasi Sekolah Rintisan Pra Sekolah Rakyat. Penetapan ini dilakukan setelah survei kelayakan bangunan yang dinilai memenuhi syarat untuk pelaksanaan tahap awal.
Tim survei tersebut terdiri dari Wakil Ketua DPRD Nagekeo Yohanes Siga, Plt Kepala Dinas Sosial Sesilia Nuwa, Camat Wolowae Geraldus M. Koro, Kabid Perlindungan Sosial Hilarius Betu, serta staf Dinas Sosial Ferdinandus Bao.
“Untuk asrama SMAN Wolowae, bangunannya sudah masuk kategori layak dan memenuhi syarat sebagai pra Sekolah Rakyat. Hanya dibutuhkan sedikit perbaikan,” jelas Yohanes.
Yohanes Siga dikenal cukup proaktif dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat ke tingkat daerah.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus responsif terhadap setiap kebijakan pusat yang dinilai strategis dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi seluruh warga Kabupaten Nagekeo, dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin pada Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Model pendidikan yang diterapkan adalah boarding school dan seluruh biaya pendidikan ditanggung negara.
Sementara itu, Pemkab Nagekeo juga telah melakukan survei teknis bersama Tim Satuan Kerja PUPR Provinsi NTT, termasuk pengukuran elevasi dan kontur lahan.
Berdasarkan evaluasi awal, Kabupaten Nagekeo menjadi salah satu dari empat kabupaten di NTT yang dinyatakan layak untuk pelaksanaan program ini.
Sambil menunggu pembangunan Sekolah Rakyat permanen, Pemerintah Pusat menetapkan 200 titik Sekolah Rintisan Pra Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Sekolah rintisan ini berfungsi sebagai pemicu awal proses belajar-mengajar.
Gedung yang digunakan merupakan aset pemerintah daerah, dengan biaya rehabilitasi ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara biaya operasional sepenuhnya ditanggung Kementerian Sosial.
Penulis: Patrianus Meo Djawa