Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»NASIONAL»Benny Harman: OTT KPK Berulang, Sistem Korupsi di Daerah Tetap Utuh
NASIONAL

Benny Harman: OTT KPK Berulang, Sistem Korupsi di Daerah Tetap Utuh

By Redaksi1 Februari 20262 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Benny K. Harman, politisi senior asal NTT (Foto: newsdetik.com)
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Jakarta, VoxNTT.com – Praktik Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini menjadi ‘senjata sakti’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai dipertanyakan efektivitasnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, melontarkan kritik tajam mengenai pola korupsi di daerah yang terus berulang meski puluhan kepala daerah telah dijebloskan ke jeruji besi.

Benny menilai, penindakan yang dilakukan KPK saat ini belum mampu menyentuh akar persoalan. OTT seolah hanya menjadi ritual tahunan yang memindahkan individu ke penjara, tanpa pernah benar-benar meruntuhkan sistem korup yang ada di belakangnya.

Menurut Benny, jika polanya terus berulang dengan model yang sama, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam cara pembemberantas korupsi selama ini.

“Kalau mau di-OTT, ya semua bisa kena,” sindir Benny Harman, mengisyaratkan bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari ‘oksigen’ birokrasi di daerah.

Ia mempertanyakan “apakah pendekatan represif saat ini sudah memberikan efek jera yang bersifat sistemik.”

Sebab fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketika satu kepala daerah ditangkap, sistem pendukung korupsinya sering kali tetap utuh, menunggu pemimpin baru untuk melanjutkan ‘estafet’ penyimpangan tersebut.

Kritik Benny ini menjadi tantangan besar bagi pimpinan KPK. Ia mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk tidak sekadar bangga dengan jumlah tangkapan, tetapi mesti mulai fokus pada:

Pertama, dekonstruksi sistem, yakni mengubah celah regulasi yang memungkinkan suap dan gratifikasi terjadi berulang kali.

Kedua, pemiskinan jejaring, yakni memutus rantai pasok antara pengusaha, birokrat, dan politisi yang membentuk ekosistem korupsi.

Ketiga,  efek jera luas, yakni menciptakan ketakutan yang tidak hanya bersifat personal bagi yang tertangkap, tapi juga meruntuhkan nyali mereka yang masih berada dalam sistem.

“Langkah apa yang akan dilakukan KPK supaya tidak hanya menjebloskan kepala daerah ke bui, tetapi membongkar sistem dan jejaring korupsinya?” tanya Benny.

Pernyataan politisi senior asal NTT itu menjadi pengingat keras bahwa tanpa perbaikan sistemik pada pendanaan politik dan pengawasan birokrasi, KPK hanya akan terus menangkap koruptor tanpa pernah bisa mengosongkan ladang korupsinya.

Penulis: Herry Mandela

Benny Harman Benny K Harman Benny Kabur Harman BKH DPR RI KPK KPK RI
Previous ArticleMelampaui Kelemahan, Merajut Kebahagiaan dalam Kekuatan Tuhan
Next Article Kaum Muda dan LGBT

Related Posts

Anggota DPR Minta Pemerintah Evaluasi Batas 30 Persen Belanja Pegawai dalam APBD

2 Maret 2026

Perkuat Kedamaian dalam Bingkai Toleransi, Benny Harman Buka Puasa Bersama Umat Muslim di Labuan Bajo

27 Februari 2026

GMNI Jakarta Ajukan Nota Keberatan ke Presiden soal Perjanjian Dagang Indonesia–AS

24 Februari 2026
Terkini

Pengkab Taekwondo Sumba Barat Daya Dukung Ridwan Angsar Jadi Ketua Pengprov TI NTT

6 Maret 2026

Nama Wakil Ketua DPRD NTT Dicatut dalam Dugaan Penipuan Lowongan Kerja, Ratusan Orang Mengaku Jadi Korban

6 Maret 2026

Golkar NTT Umumkan Pengurus Baru 2025–2030, Targetkan Musda Kabupaten Rampung April

6 Maret 2026

Cerdas Digital Saja Tidak Cukup: Haruskah Psikologi Jadi Pelajaran Wajib di Sekolah?

6 Maret 2026

Rumah Harapan untuk Regina Uner di Cibal Barat Rampung 100 Persen

6 Maret 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.