Jakarta, VoxNTT.com – Politisi senior, Benny K. Harman, mencecar PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dengan 10 pertanyaan kunci yang membongkar mandulnya penegakkan hukum pemberantasan pencucian uang di Indonesia selama ini.
Sorotan tajam Benny Harman disampaikan saat raker bersama PPATK tentang Evaluasi Kinerja 2025 dan Rencana Kerja 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 3 Februari 2026.
Dalam kesempatan itu, ia mengungkap sebuah ironi besar di tubuh PPATK yang rajin mengendus transaksi mencurigakan, namun hasil endusan itu seringkali hanya berakhir menjadi tumpukan kertas tak berdaya di meja penegak hukum.
Pertama, ia menyorot soal tindak lanjut laporan. Benny mempertanyakan efektivitas Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam 5 tahun terakhir.
Ia meminta PPATK agar transparan menjelaskan persentase laporan yang benar-benar berujung vonis penjara selama ini.
“Jika angkanya rendah, saya ingin tahu di mana titik kegagalannya? Di PPATK kah, Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK?” tuntut Benny.
Kedua, terkait misteri mega kasus yang mangkrak. Ada kecurigaan serius mengenai daftar mega kasus yang melibatkan elite politik dan pejabat negara.
Benny mencurigai adanya mega kasus yang aliran dananya sudah terang benderang namun sengaja dibekukan selama bertahun-tahun.
Ketiga, terkait dana gelap di balik pesta demokrasi. Menyoroti siklus Pemilu dan Pilkada, Benny mendesak PPATK mengonfirmasi data lonjakan transaksi mencurigakan terkait pendanaan politik.
Ia mengatakan, jika ada, maka “berapa banyak dari transaksi siluman itu yang benar-benar sampai ke penegak hukum dan berapa banyak yang berhenti di meja analisis.”
Keempat, permintaan mengonfirmasi lembaga pembangkang. Benny meminta PPATK untuk berani bicara jujur terkait lembaga penegak hukum yang paling sering mengabaikan laporan mereka.
“Apakah PPATK mau dan berani menyampaikan evaluasi objektif kepada Komisi III?” sambungnya.
Kelima, modus “rekening pinjaman” dalam proyek rakyat. Benny mencium aroma tak sedap dalam pengelolaan dana publik.
Karena itu ia mempertanyakan temuan pencucian uang di sektor Bansos, dana hibah, hingga APBD yang menggunakan rekening keluarga, staf, hingga vendor sebagai “bemper” transaksi gelap.
Keenam, soal pemblokiran rekening. Benny meminta data pemblokiran rekening dalam 2 tahun terakhir untuk dibuka.
“Berapa banyak rekening yang diblokir PPATK dalam 2 tahun terakhir ini dan berapa yang akhirnya dilepas tanpa proses hukum lanjutan? Apa alasannya?” tuturnya.
Sebab ia mencurigai adanya anomali di mana rekening diblokir namun kemudian dilepas tanpa proses hukum yang jelas.
Ketujuh, soal tekanan terhadap PPATK. Pertanyaan krusial ini menyinggung terkait nyali PPATK. Benny menanyakan “apakah PPATK pernah mengalami tekanan fisik atau politik saat menyentuh tokoh kuat? Jika ya, maka sejauh mana negara melindungi para analis keuangan ini”.
Kedelapan, terkait kripto dan fintech. Menurutnya, dunia kriminal sudah bergerak ke arah aset digital, namun “apakah PPATK masih menggunakan cara konvensional?”.
Benny mempertanyakan kesiapan teknologi dan kewenangan PPATK dalam melacak pencucian uang melalui kripto dan fintech yang lintas negara.
Kesembilan, menawarkan solusi baru lewat revisi UU. Menyadari kelemahan yang ada, Benny menawarkan jalan keluar berupa revisi UU PPATK.
Ia ingin PPATK memiliki “gigi” yang lebih tajam, terutama dalam melacak aset digital yang selama ini sulit disentuh.
Kesepuluh, mendorong kedaulatan PPATK. Sebagai penutup, Benny menekankan bahwa PPATK adalah garda terdepan dalam misi Presiden Prabowo yang menyatakan perang semesta terhadap korupsi, judi online, dan narkotika.
Namun, menurutnya, misi perang semesta Presiden Prabowo ini akan mustahil sukses jika PPATK tidak memiliki kedaulatan penuh.
Seluruh pernyataan Benny Harman ini merupakan sebuah peringatan keras. Ia tidak hanya mengkritik PPATK, tetapi juga menelanjangi kemalasan lembaga penegak hukum lain yang seringkali membiarkan data matang dari PPATK menjadi basi.
Pesannya sederhana, bahwa publik tidak butuh angka statistik laporan, publik butuh melihat para pencuri uang rakyat benar-benar memakai rompi oranye.
Penulis: Herry Mandela