Kupang, VoxNTT.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan daerah, terutama dalam penguatan ekonomi masyarakat dan upaya menekan angka kemiskinan.
”Harus diperketat urusan penyaluran bantuan dan siapapun yang ingin bermain-main dengan data kemiskinan untuk kepentingan tertentu yang merugikan orang lain maka harus ditindak tegas,” ujar Melki dalam Podcast “Relasi” (Regulasi dan Aspirasi) yang diselenggarakan oleh Beritasatu.com pada Jumat, 13 Februari 2026 lalu.
Menurut dia, penegasan terkait penyaluran bantuan tersebut juga menjadi pelajaran bagi masyarakat dan pemerintah, terutama setelah kejadian pilu di Kabupaten Ngada ketika seorang anak sekolah dasar meninggal akibat bunuh diri yang dipicu persoalan kemiskinan.
Peristiwa tersebut, kata Melki, harus menjadi pendorong bagi pranata sosial bersama perangkat pemerintah, unsur budaya, agama, dan pendidikan untuk bergotong royong menangani persoalan kemiskinan secara komprehensif.
Melki kemudian memaparkan capaian penurunan angka kemiskinan di NTT dari 18,6 persen pada Maret 2025 menjadi 17,5 persen pada Februari 2026.
Meski demikian, ia menilai persoalan pendataan masih menjadi tantangan yang harus segera dibenahi.
”Terkait dengan persoalan kemiskinan ini, kita masih belum maksimal dalam pendataan kemiskinan dan harus dirapikan datanya dengan valid serta pastikan bantuan-bantuan pemerintah sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya musyawarah di tingkat paling bawah, khususnya pemerintah desa, untuk menetapkan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong Program Rumah Layak Huni sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan data yang diterimanya, terdapat sekitar 400 ribu rumah yang akan dibangun dan akan diverifikasi kembali sebelum direalisasikan.
“Kita ingin agar masyarakat kita juga bisa mendapatkan hak mereka dengan memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman,” jelas Gubernur.
Ia mengutarakan skema pembangunan program tersebut akan dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
”Kami targetkan setiap 1 desa itu ada 10 rumah yang kita bangun,” katanya.
Program rumah layak huni tersebut juga berkaitan dengan parameter penetapan kriteria kemiskinan berdasarkan kelayakan tempat tinggal.
Melki berharap intervensi itu dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan di NTT.
Dalam podcast itu, Melki juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi ke depan.
Selain itu, ia menjelaskan upaya penanganan stunting melalui penguatan kapasitas posyandu serta implementasi pilar kolaborasi dengan menyatukan gerakan pembangunan NTT yang melibatkan berbagai sektor, baik di tingkat daerah maupun nasional, termasuk lembaga swadaya masyarakat, BUMD, dan perguruan tinggi. [VoN]