Sumba, VoxNTT.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melalui rapat koordinasi yang melibatkan aparat penegak hukum, lembaga negara, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Timur.
Rapat dipimpin Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan. Hadir pula Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dian Sasmita, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Nova Irone Surentu, Kapolres Sumba Barat Yohanis Nisa Pewali, perwakilan UPTD PPA Provinsi NTT dan Kabupaten Sumba Barat, serta mitra pencegahan TPPO dan TPKS.
Dalam kegiatan tersebut, Munafrizal didampingi Tenaga Ahli Kementerian HAM, Martinus Gabriel Goa, serta tim teknis dari Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM.
Rapat membahas penguatan koordinasi antarinstansi untuk mencegah dan menangani TPPO dan TPKS melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia. Langkah yang dibahas meliputi penguatan edukasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menegaskan bahwa TPPO dan TPKS merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang memerlukan kerja sama seluruh pihak.
“Pencegahan TPPO dan TPKS tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga negara, dan masyarakat. Kementerian HAM berkomitmen memperkuat koordinasi melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia agar perlindungan terhadap korban semakin optimal,” ujar Munafrizal Manan dalam rilis yang diterima VoxNtt.com pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol. Nova Irone Surentu, menyampaikan komitmen Polda NTT untuk terus memperkuat Program Zero TPPO melalui peningkatan upaya pencegahan, penegakan hukum, dan kolaborasi lintas sektor.
Sementara itu, Komisioner KPAI, Dian Sasmita, menegaskan bahwa lembaganya akan memperkuat advokasi, edukasi, dan pengawasan dalam pencegahan serta penanganan TPPO dan TPKS, khususnya yang melibatkan anak sebagai korban.
Kapolres Sumba Barat, AKBP Yohanis Nisa Pewali, juga menyatakan kesiapan jajarannya meningkatkan edukasi kepada masyarakat, memperkuat kapasitas penyidik Unit PPA melalui pendekatan yang ramah perempuan dan anak, mengoptimalkan pemanfaatan Ruang Pelayanan Khusus (RPK), serta menegakkan prinsip keadilan gender dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk mendukung Program Zero TPPO yang diinisiasi Polda NTT. Para peserta juga sepakat mendorong wilayah Sumba menjadi pilot program nasional dalam pencegahan dan penanganan TPPO dan TPKS melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga negara, dan masyarakat.
Komitmen itu dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh perwakilan setiap instansi sebagai bentuk keseriusan memperkuat koordinasi, pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, serta pemulihan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
Melalui sinergi tersebut, Kementerian HAM bersama seluruh pemangku kepentingan berharap wilayah Sumba dapat menjadi model nasional dalam pencegahan dan penanganan TPPO dan TPKS yang efektif, berkelanjutan, serta mampu memberikan perlindungan optimal bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan. [VoN]