Labuan Bajo, VoxNTT.com – Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat sekaligus Ketua DPD Partai Perindo Manggarai Barat, Hasanudin, menyerap sejumlah aspirasi masyarakat Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, dalam Reses masa sidang III DPRD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026, Selasa, 11 Agustus 2026.
Reses yang berlangsung di halaman salah satu rumah warga di tengah kampung itu dihadiri Kepala Desa Papagarang beserta jajaran, Ketua BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta sejumlah masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan persoalan mendasar yang masih membebani aktivitas mereka, mulai dari jembatan dermaga yang putus, keterbatasan akses air bersih, hingga kelangkaan dan mahalnya BBM bagi nelayan.
Hasanudin menegaskan, reses merupakan tanggung jawab DPRD untuk mendengar secara langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat.
Ia mengaku prihatin setelah mendengar berbagai persoalan yang disampaikan warga dalam pertemuan tersebut.
“Pelaksanaan reses ini merupakan tanggung jawab kami sebagai DPRD kepada masyarakat untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat,” tegasnya.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah jembatan di dermaga Desa Papagarang yang telah putus pada bagian tengah.
Berdasarkan aspirasi yang diterima Hasanudin, jembatan tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Ketika memasuki musim angin, kondisi jembatan yang putus semakin menyulitkan warga karena nelayan tidak dapat melaut.
Masyarakat juga menyampaikan persoalan air bersih. Hasanudin mengatakan warga berharap adanya bantuan solar panel berdaya besar, mesin air, serta pipa untuk menyalurkan air bersih ke rumah-rumah warga.
Kebutuhan tersebut menjadi persoalan serius karena hanya terdapat satu sumur yang digunakan hampir seluruh masyarakat Desa Papagarang.
Di tengah kondisi tersebut, nelayan juga menghadapi persoalan kelangkaan BBM yang dibarengi lonjakan harga. Dari aspirasi yang disampaikan kepada Hasanuddin, harga BBM kini mencapai Rp350 ribu hingga Rp400 ribu per jerigen berisi 20 liter, sedangkan sebelumnya berada di kisaran Rp200 ribu hingga Rp250 ribu.
Hasanudin mengatakan warga menduga kenaikan harga tersebut berkaitan dengan distribusi di tingkat pengecer. BBM disebut berpindah tangan hingga dua atau tiga kali sebelum sampai kepada nelayan.
Persoalan semakin dirasakan karena nelayan yang membeli langsung di SPBN Kampung Ujung juga harus memenuhi sejumlah persyaratan.
“Kelangkaan dan kenaikan harga ini menjadi perhatian saya juga ketika reses. Ketika nelayan sendiri yang langsung membeli BBM di SPBN Kampung Ujung, banyak persyaratan yang harus dipenuhi sehingga seolah-olah kondisi ini mempersulit nelayan kita,” ucapnya.
Rangkaian persoalan tersebut menjadi sorotan Hasanudin karena Desa Papagarang berada dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola pemerintah pusat melalui BTNK.
Di tengah aktivitas pariwisata Labuan Bajo yang salah satu penunjangnya adalah Desa Papagarang, masyarakat di wilayah tersebut masih minimnya perhatian dari pemerintah terutama dari persoalan jembatan, air bersih, dan kebutuhan BBM untuk menopang aktivitas sehari-hari.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata atas kondisi ini, justru harus hadir secara serius. Kita tahu secara keseluruhan ekonomi Labuan Bajo banyak ditunjang sektor pariwisata dan salah satu penunjangnya adalah Desa Papagarang, tetapi mereka justru tidak mendapatkan manfaat atas itu semua karena tidak adanya bantuan yang turun atas keluhan yang dirasakan masyarakat,” tegas Hasanudin.
Seluruh aspirasi masyarakat Desa Papagarang tersebut akan dihimpun sebagai catatan dan masukan di lembaga DPRD dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program sesuai kewenangan DPRD.
Hasanudin juga menyatakan akan berupaya memperjuangkan berbagai kebutuhan yang telah disampaikan warga melalui fungsi dan kewenangan DPRD.
Penulis: Sello Jome