Ruteng, VoxNTT.com – Bencana gempa bumi yang beruntun menghantam wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, menyisakan trauma mendalam sekaligus ancaman keselamatan bagi ribuan warga.
Di tengah bayang-bayang gempa susulan yang belum mereda, ribuan kepala keluarga terpaksa bertahan hidup di luar rumah dengan fasilitas seadanya.
Merespons kondisi krisis ini, desakan agar pemerintah daerah mempercepat penyaluran bantuan darurat secara mendasar dan merata kian menguat.
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Satarmese Raya, Klementinus Malis, mendorong Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, untuk mengambil langkah taktis dengan menginstruksikan seluruh pemerintah desa bergerak aktif.
“Potensi anggaran Dana Desa (DD) khususnya alokasi penanganan bencana, harus segera dioptimalkan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit demi merespons kebutuhan mendesak warga di tingkat tapak,” ujar Klemens.
Klemens mengatakan, kerusakan fisik akibat guncangan gempa telah mengubah peta pemukiman warga secara drastis. Struktur bangunan yang tidak stabil memaksa masyarakat memilih bertahan di area terbuka.
Menurutnya, sebagian besar hunian warga mengalami retak struktur berat, rusak parah, hingga roboh total.
Kondisi ini, kata dia, membahayakan keselamatan jiwa jika warga nekat bertahan di dalam rumah. Karena itu, bagi Klemens, terpal menjadi kebutuhan paling vital saat ini untuk mendirikan tenda darurat mandiri.
“Pasokan terpal yang memadai akan memberikan tempat bernaung sementara yang layak dari cuaca ekstrem sekaligus mengurangi rasa cemas warga,” katanya.
Menurutnya, tanpa tenda pelindung yang memadai, kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia sangat berisiko terserang penyakit saluran pernapasan (ISPA) dan hipotermia.
Klemens menjelaskan, langkah menggerakkan kepala desa untuk mengalokasikan Dana Desa dalam tanggap darurat merupakan bentuk diskresi kebijakan yang rasional.
Menurutnya, pemerintah desa berada di garis terdepan yang paling memahami peta kerusakan dan identitas warga terdampak.
Namun, jelas dia, eksekusi di lapangan memerlukan payung hukum dan panduan teknis yang tegas dari Pemerintah Kabupaten Manggarai agar para kepala desa dapat mengeksekusi anggaran dengan cepat tanpa dibayangi ketakutan administrasi di kemudian hari.
Sinergi yang kuat antara regulasi pemerintah daerah, respons cepat pemerintah desa, dan keterbukaan akses bantuan akan memastikan setiap warga terdampak mendapatkan perlindungan dasar secara aman, adil, dan bermartabat.
“Langkah konkret ini diharapkan menjadi titik balik percepatan penanganan bencana gempa Flores,” tutupnya.
Penulis: Herry Mandela