Kupang, VoxNTT.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Rabu pagi, 14 Mei 2025.
Acara berlangsung di Aston Kupang Hotel & Convention Center dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan pemerintahan.
Dalam pidatonya, Gubernur Melki menekankan pentingnya penyelarasan arah kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah.
“Penyusunan RPJMD merupakan tahapan strategis yang menjadi panduan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, serta dasar bagi penyusunan RKPD, KUA-PPAS dan APBD,” ujar Melki.
Ia menyatakan forum Musrenbang harus menjadi titik temu antara visi pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Kita harus ubah paradigma. Anggaran harus dikendalikan untuk kesejahteraan rakyat, dan berorientasi pada program prioritas. Komitmen kebersamaan menjadi kunci mencapai tujuan pembangunan yang inklusif,” tegasnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, yang hadir secara daring, turut menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor.
Ia menggarisbawahi empat poin strategis: arah kebijakan RPJPN 2025–2029, sinkronisasi dengan kondisi ekonomi nasional tahun 2026, pokok-pokok rancangan RKP, dan implementasi Perpres No. 12 Tahun 2025.
“Tujuan pembangunan nasional tidak akan tercapai tanpa dukungan daerah. Kita ingin RPJPN menjadi milik bersama, yang diterjemahkan ke dalam setiap rencana kerja kementerian dan daerah,” ujar Rachmat.
Ia juga menekankan strategi pembangunan wilayah Indonesia Timur melalui konektivitas infrastruktur, konservasi lingkungan, dan penguatan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif.
Senada dengan itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud menyatakan, transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola menjadi pilar utama RPJPN.
Ia mengapresiasi tema RKPD NTT 2026 yang sejalan dengan RKP nasional, yakni peningkatan produktivitas untuk ketahanan pangan dan energi serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif.
“Musrenbang harus menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan indikator makro pembangunan pusat dan daerah. Kita butuh lompatan pembangunan untuk NTT,” kata Restuardy.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Provinsi NTT dalam penyampaiannya menekankan perlunya pembangunan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan warga, termasuk isu kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang.
“Kita butuh tangan yang saling menggenggam dan hati yang kuat untuk melayani,” ujarnya.
Pada kesempatan itu turut diserahkan sejumlah dokumen penting, termasuk Pokok-Pokok Pikiran DPRD NTT, Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Disabilitas Inklusif Sosial, serta berita acara hasil Musrenbang RKPD dan RPJMD.
Penandatanganan berita acara dilakukan oleh para bupati dan wali kota se-NTT sebagai bentuk komitmen kolektif menuju pembangunan berkelanjutan. [VoN]