Jakarta, VoxNTT.com – Yayasan Suara Timur Indonesia menanggapi adanya wacana yang saat ini berkembang tentang kemungkinan wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dapat digabungkan dengan Kepulauan Alor untuk dijadikan provinsi sendiri, terlepas dari Maluku dan Nusa Tenggara Timur.
Secara historis wilayah yang saat ini menjadi Kabupaten Maluku Barat Daya pernah berada dalam wilayah administratif yang sama dengan Timor di masa penjajahan Belanda. Pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1819, wilayah administratif Keresidenan Timor dan Dependensi (Residentie Timor en Onderhoorigheden) dibentuk dan dipisahkan dari Kegubernuran Maluku (Gouvernement der Molukken).
“Keresidenan ini berpusat di Kupang dan membawahi berbagai pulau di sebelah timur Lombok, termasuk wilayah Kepulauan Maluku Barat Daya seperti Pulau Wetar, Kisar, dan sekitarnya,” ungkap Tokoh NTT, Gabriel Goa dan Tokoh muda Maluku Barat Daya, Freni Lutrun yang juga sebagai pimpinan di Yayasan Suara Timur Indonesia.
Menurut Gabriel Goa dan Freni Lutrun, hubungan administrasi ini pernah bertahan hingga dilakukan reorganisasi pemerintahan kolonial. Pada reorganisasi besar di tahun 1865, wilayah Keresidenan Amboina (Maluku) digabungkan dan dipusatkan di Ambon, sehingga wilayah Maluku Barat Daya dikembalikan menjadi bagian dari lingkup administratif Maluku dan terpisah dari Keresidenan Timor.
Menurut Freni Lutrun, secara politis sejak era kemerdekaan hingga saat ini, wilayah tersebut sepenuhnya menjadi bagian dari Provinsi Maluku dan dimekarkan menjadi kabupaten sendiri pada tahun 2008 menjadi Kabupaten Maluku Barat Daya terpisah dari Kabuptan Maluku tenggara Barat (MTB) pada masa itu di Saumlaki.
Bahwa ini baru sebatas wacana, tetapi barangkali kalau dari hubungan budaya, ada hubungan yang begitu kental antara Kepulauan MBD sampai ke Alor maupun ke Timor Kupang, hubungan itu terjalin tidak saja alasan sejarah, melainkan ada ketergantungan satu dengan lainnya dalam berbagai kepentingan bisnis dan kehidupan masyarakat di wilayah ini.
“Timor Lestepun menjadi bagian pada masa itu tetapi kami belum membicarakannya”, ungkap Kedua pemimpin Yayasan Suara Timur Indonesia dalam jumpa pers di Jakarta pada Sabtu, 11 Juli 2026.
Menurut Gabriel Goa dan Freni Lutruntuhluy, pihak Yayasan merespon wacana ini sebagai sesuatu yang sangat penting dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah Kepulauan Maluku Barat Daya maupun Kepulauan Alor dan sekitarnya. Di dua wilayah ini, menjadi beranda NKRI yang berbatasan dengan dua negara tetangga Australia dan Timor Leste, namun pembangunan nasional tidak begitu menyentuh wilayah ini secara baik.
Inilah alasannya mengapa wacana itu menjadi sangat kuat karena alasan rentang kendali pemerintahan yang jauh dari Ambon sebagai ibu kota provinsinya MBD, maupun Kupang yang menjadi ibukotanya Alor.
“Sama-sama jarak jauh dan membuang waktu, tenaga dan biaya yang tinggi sampai ke ibu kota provinsi di Ambon maupun ke Kupang. Ini fakta bukan kami mengarang,” tegasnya. [VoN]