Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»NASIONAL»Komisi III Desak Kapolri Hentikan Perkara yang Tidak Cukup Bukti
NASIONAL

Komisi III Desak Kapolri Hentikan Perkara yang Tidak Cukup Bukti

By Redaksi5 Desember 20161 Min Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Jakarta, VoxNtt.com-Rapat kerja Komisi 3 DPR-RI dengan Kapolri yang sempat ditunda dua (2) kali dalam beberapa waktu terakhir ini, akhirnya bisa dilaksanakan di ruang rapat Komisi 3 DPR-RI hari ini, Senin (5/12/2016).

Rapat kerja yang dipimpin oleh Dr. Benny K. Harman, SH tersebut banyak membahas situasi-situasi mutakhir seperti demonstrasi, dugaan makar, serta soal-soal lain terkait ketertiban umum dan profesionalisme yang perlu dijaga oleh Polri dalam menegakan hukum di tanah air.

Karena itu, Komisi III mendesak Kapolri untuk sungguh-sungguh menjaga netralitas dan profesionalisme dalam penegakan hukum sehingga tidak terjadi kriminalisasi yang dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Selain itu, Komisi 3 juga menekankan agar perkara-perkara yang tidak memiliki cukup bukti dalam perkara tindak pidana agar segera dihentikan oleh kepolisian.

“Pemberhentian perkara ini penting untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat” tegas Benny Harman dalam rapat tersebut.

Menanggapi desakan itu, Kapolri Jend (Pol.) Tito Karnavian mengatakan  perkara yang sudah memiliki cukup bukti dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku begitu pula dengan yang tidak cukup bukti. (RA/VoN)

Foto Feature: Benny Harman, pemimpin rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jend. (Pol) Tito Karnavian pagi ini (Senin, 5 Desember 2016) di ruang Pimpinan Komisi III DPR.

Previous ArticleSetelah 9 Tahun, Akhirnya Dewan Pendidikan Manggarai Timur Terbentuk
Next Article Ini Agenda Sidang Esok KPUD Kota Kupang

Related Posts

KemenHAM Dorong Youth Ranger Indonesia Jadi Agen Penyebar Nilai HAM

16 Juni 2026

Demokrat Bantah Keterlibatan AHY dalam Kasus BGN, Minta Media Sajikan Informasi Terverifikasi

10 Juni 2026

420 Warga Tengki Seribu Minta Natalius Pigai Turun Tangan Awasi Pemenuhan HAM di Lokasi Relokasi

9 Juni 2026
Terkini

Gubernur NTT Minta PMKRI Tetap Jadi Mitra Kritis Pemerintah

21 Juli 2026

Bupati Matim Dorong Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Manggarai Raya

20 Juli 2026

Bupati Manggarai Harap Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Daerah 3T

20 Juli 2026

Bantuan Rp100 Juta per Desa Mulai Diimplementasikan, Bapperida NTT Intervensi Manulai 2

20 Juli 2026

PMKRI Perkuat Komitmen Kawal Pembangunan dan Kebijakan Nasional

20 Juli 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.