Jakarta,VoxNtt.com-Menjelang Tahun 2017, Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) memberikan beberapa catatan kritis sebagai refleksi atas perjalanan bangsa Indonesia di sepanjang Tahun 2016.
Ketua Presidium GMNI, Chrisman Damanik, mengatakan banyak kejadian-kejadian yang dapat menjadi sebuah renungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar pada tahun 2017, bangsa ini tidak terus terperosok dengan kesalahan yang sama.
“Kejadian-kejadian yang mengarah ke isu-isu yang menciderai rasa persatuan dan kesatuan seperti kerusuhan Tanjung Balai, pembubaran KKR di Bandung dan beberapa kejadian lainnya akhir-akhir ini perlu untuk mendapat perhatian khusus”, ujar Chrisman.
Hal tersebut menurutnya karena dapat menciderai persatuan dan kesatuan bangsa serta berdampak kepada kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Negara ini dibangun dengan keanekaragaman dan untuk semua golongan dan semua anak bangsa yang mengamini Pancasila sebagai dasar negara dan sekaligus sebagai groundslagh philosophi, apabila ada yang ingin merusak tatanan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila maka pemerintah sudah harus mengambil tindakan tegas melalui aparat-aparat hukum”, ujar Chrisman.
Chrisman menjelaskan, negara ini merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, jelas Chrisman, tidak ada ruang di republik ini bagi upaya-upaya yang bersifat intoleran.
“Sudah saatnya bangsa ini menghormati perbedaan dan keberagaman bangsa Indonesia. Tentunya hal tersebut sering disulut salah satunya oleh penggunaan media social yang kurang bertanggung jawab. Dengan mencermati hal tersebut sudah sepantasnya kita bijak dalam menggunakan social media.” terangnya.
Selain itu, Ketua GMNI periode 2015-2017 ini juga mengapresiasi keberadaan kebijakan pemerintah jokowi JK yang menekankan pada sudut pandang ke-Indonesia-an dalam pembangunan nasional. Salah satu contoh yang dilakukan pemerintah adalah dengan meratakan harga Bahan bakar dan kebijakan pembangunan insfrastruktur di seluruh Indonesia.
“Dalam pembangunan infrastruktur tentunya harus lebih memperhatikan berdasarkan kebutuhan rakyat Indonesia. Jangan sampai keberadaan insfrastruktur ini malah makin menguntungkan perusahaan dan merugikan rakyat yang akhirnya menjadikan rakyat sebagai penonton dan tergusur di tanahnya sendiri”, tegasnya.
Hal tersebut, menurut Chrisman, dapat terlihat dari banyaknya konflik-konflik agraria yang terjadi seperti di Majalengka. Seharusnya insfrastuktur Indonesia menjadi jembatan pemerataan dan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia.
Disamping pembangunan fisik, menurut dia, penting juga pembangunan karakter bangsa yang dijalankan dengan program Revolusi Mental oleh pemerintah Jokowi-JK. Akan tetapi program tersebut sampai tahun ini hanya sebatas menjadi macan diatas kertas yang belum terasa implikasinya bagi Rakyat.
“Keberadaan politik luar negeri Indonesia dengan menjalin kerjasama antar Negara diluar Negara-negara superpower dunia hari ini Cina-amerika seperti dengan Iran dan India berberapa waktu lalu. Hal tersebut merupakan manifestasi politik bebas-aktif Indonesia. Akan tetapi adanya indikasi sebuah perjanjian bilateral Indonesia yang merugikan bangsa ini haruslah ditinjau kembali. Oleh karena itu kebijakan tersebut haruslah setara dan tidak merugikan bangsa ini. “ imbuhnya
Selain itu Komite Politik Dan keamanan Presidium GMNI, Fariz Rifqi Ihsan, mengatakan kondisi Indonesia di bawah ancaman perang asimetris pada tahun depan. Hal ini dikarenakan pergeseran geopolitik dunia menuju pada abad ASIA PASIFIK.
“Keberadaan Indonesia berada pada jalur strategis geopolitik dan sumber daya alam yang melimpah menjadi sebuah mangsa sedap bagi Negara-negara super power Amerika dan China. Tentunya mereka akan menghidupkan kembali devide et impera pada masa kini”, tegasnya.
Oleh karena itu, jelas Fariz, kita sebagai rakyat Indonesia jangan terjebak untuk saling bermusuhan. Kita harus mengedepankan gotong royong dan dialog di dalam setiap kehidupan.
Fariz menjelaskan negara kita juga banyak mengimport produk-produk pangan dalam tahun 2016 ini. Seharusnya, kata Fariz, hal tersebut dapat diminimalisir mengingat negara kita adalah negara agraris yang subur dan sangat mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan kita.
“Pemerintah harus merefleksikan diri untuk.membenahi persoalan pangan ini ” pungkasnya.
GMNI juga mengajak pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan nasional pada 2017 dalam mewujudkan nawacita, untuk Indonesia Merdeka yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Yang adil dalam kemakmuran, dan makmur yang berkeadilan. (Ervan Tou/VoN)
Foto Feature: Presidium GmnI bersama ketua MPR RI, Zulkilfi Hasan