Ruteng, Vox NTT- Warga Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai mengancam bakal menarik kembali berkas penyerahan lokasi SMPN 8 Reok.
Hal itu lantaran warga setempat tidak terima dengan keputusan tim verifikasi guru di SMPN 8 Reok.
Tokoh adat Kampung Lante Donatus Aduk menilai proses perekrutan guru oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh UPTD sekolah tidak transparan.
Para guru yang diterima dalam perekrutan ini, kata dia, semuanya berasal dari luar Kampung Lante.
Bahkan, menurut Donatus perekrutan itu terkesan nepotisme. Itu karena sebagian besar guru yang diakomodir hanya keluarga dan orang dekat koordinator Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Reok Barat.
Selain itu, perekrutan guru di sekolah yang baru mulai beroperasi pada tahun 2019 ini diduga tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan.
“Kami melihat proses perekrutan guru ini sangat tidak transparan dan terkesan hanya menerima orang dekat atau keluarga koordinator UPT saja. Sungguh disayangkan praktik nepotisme harus terjadi di lembaga pendidikan,” pungkasnya.
Donatus mengaku kecewa dengan keputusan tim verifikasi itu. Sebab sekolah itu didirikan atas dasar usulan dari masyarakat.
Selain untuk memudahkan peserta didik, usulan itu sebelumnya kata dia, untuk bisa mengakomodir para sarjana yang berasal dari Kampung Lante.
“Kami juga kecewa guru yang direkrut itu dari luar kampung ini, padahal sekolah ini berdiri karena atas persetujuan dan usulan kami, banyak anak kami yang sarjana di sini tapi tidak diterima, kami sungguh kecewa,” tegasnya.
Menurut dia, warga Desa Lante telah mendatangi UPTD Kecamatan Reok Barat dan pihak sekolah untuk menolak keputusan tim verifikasi tersebut
Donatus mengancam apabila koordinator UPT dan pihak sekolah tidak menindaklanjuti keluhan itu, maka warga Desa Lante akan memperjuangankan kasus ini hingga ke Bupati Manggarai.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai melalui Kepala Bidang SMP Agustinus Samanta mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi terkait keluhan warga tersebut.
Namun, ia beranji untuk melakukan koordinasi dengan koordinator UPT Kecamatan Reok Barat untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Kita akan koordinasi terlebih dahulu dengan UPT di sana. Sebenarnya kalau soal guru komite itu urusan sepenuhnya komite sekolah karena gaji mereka ya dari komite,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/07/2019).
Penulis: Pepy Kurniawan
Editor: Ardy Abba