Menurut Ahyar, apa yang dilakukan BPOLBF merupakan salah satu faktor yang dapat merusak citra pariwisata Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Ruteng Laurensius Lasa menilai tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Mabar tentu saja merugikan masyarakat Labuan Bajo secara ekonomi.

Kegiatan bakti sosial tersebut adalah bentuk kepedulian PMBB dalam menjaga kebersihan di Labuan Bajo menjelang perhelatan ASEAN Summit tahun 2023.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Menkominfo Johnny G. Plate mengunjungi beberapa titik yang akan digunakan sebagai lokasi kegiatan selama KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo pada Selasa (2/5/2023).

Pihaknya, kata Jenderal Listyo, telah mengecek beberapa titik salah satunya di 91 Command Center yang merupakan tempat pusat kendali operasi terkait seluruh rangkaian yang akan dilaksanakan.

Media Gathering tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 atau ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9-11 Mei 2023 mendatang.

Tidak hanya itu, Menteri Johnny juga memastikan setiap peserta yang datang dari berbagai negara dapat mengakses jaringan 5-G dari sejumlah titik, khususnya di venue-venue event.

Keduanya antara lain; Syahbandar Labuan Bajo dan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat karena diduga tidak melakukan Clearance In kapal cepat (speed boat), ‘Wonderful Komodo’ yang diketahui milik BPOLBF.

Adrianus mengatakan pada tahun 2022 lalu, pihaknya telah meminta BPOLBF untuk mengurus izin pengoperasian speed boat Wonderful Komodo.

Menurut dia, lembaga pemerintah seperti BPOLBF semestinya yang berada di garda terdepan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.