Labuan Bajo,VoxNtt.com–Sejumlah anggota DPRD Manggarai Barat (Mabar) menilai selama ini pemerintah sangat lemah mengawasi pengunaan dana desa. Sorotan anggota dewan tersebut lebih khusus kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Mabar.
Padahal seharusnya, intasnsi BPMPD memiliki tanggungjawab yang besar. Tanggungjawabnya bukan hanya memeroses rekomendasi pencairan dana desa melainkan ikut memantau dan mengawasi penggunaan dana tersebut.
Wakil Ketua DPRD Mabar, Abdul Ganir kepada VoxNtt.com, Kamis (2/3/2017) mengaku sudah banyak laporan dari masyarakat yang disampaikan kepada dirinya saat reses di sejumlah desa.
Masyarakat melapor tidak adanya keterbukaan dalam penggunaan dana yang mencapai miliaran rupiah itu. Bahkan terkesan kepala desa sendiri yang mengurus dana itu tanpa melibatkan pihak lain.
“Selama ini banyak desa yang mengalami persoalan terkait pengunaan dana desa itu. Seperti, proyek infrastruktur tidak tuntas, kualitas dan volume proyek yang tidak sesuai,” kata Abdul Ganir
Sekretaris DPD Partai PAN Mabar itu mengatakan, sejumlah desa yang dilaporkan bermasalah itu oleh warganya yakni Desa Golo Mori di Kecamatan Komodo, Desa Golo Ndeweng di Kecamatan Lembor, Desa Wae Jare di Kecamatan Sano Nggoang serta masih banyak lagi desa lainnya.
Desa yang dilaporkan bermasalah itu persoalannya yakni kaulitas proyek yang dikerjakan asal jadi dan volume kerja yang tidak sesuai.
“Anehnya,meski volume tidak sesuai,pihak BPMPD Mabar tetap mengeluarkan surat rekomendasi untuk mencair dana itu,” katanya.
Anggota DPRD Mabar lainnya, Ino Tanla mengaku hal yang sama. Kata dia, banyaknya infrastruktur yang dibangun di desa mengunakan dana desa berkualitas buruk. Para kepala desa sendiri yang mengerjakan tanpa adanya keterlibatan pihak lain.
“Tahun 2017 ini, kita siap mendukung BPMPD Mabar,jika membutuhkan anggaran untuk memonitoringpengunaan dana desa di setiap kecamatan di Mabar. Asalkan BPMPD serius ingin mengawas pengunaan Dana Desa,” tegas Ino Tanla. (Gerasimos Satria/VoN)