Borong, Vox NTT– Forum Masyarakat Sebelah Wae Musur (Formasmur) mengancam akan melakukan aksi demontrasi ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Pemkab Matim), jika tuntutan mereka tidak diindahkan dalam dua pekan ke depan
Forum ini sudah mendeklarasikan pernyataan sikap bersama melawan ketidakadilan Pemkab Matim dalam kebijakan pemerataan infrastruktur di kali Wae Musur, Kecamatan Rana Mese, Minggu (23/4/2017).
Kordinator Formasmur Eduardus Ejo dalam kesempatan deklarasi tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemkab Matim.
Tuntutan itu antara lain; mendesak investor, kontraktor, dan Bupati Matim Yoseph Tote segera membangun jalan di kali Wae Musur.
Kemudian katanya, pembangunan jalan di tengah kali Wae Musur dan Wae Larak harus melibatkan masyarakat dari desa-desa di sebelah barat kali Wae Musur untuk menjamin kualitas jalan.
Selain itu, Ejo juga meminta agar segera memasang tiang dan kabel listrik ke sebelah barat kali Wae Musur. Listrik ini nantinya akan menerangi Desa Satar Laing, Torok Golo, Lalang, Satar Lenda, Bea Ngencung, dan Desa Lidi.
“Demikian pernyataan sikap kami untuk diindahkan agar masyarakat sebelah Wae Musur bisa menikmati pembangunan sebagai bentuk jawaban maksud pancasila yang ke lima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Ejo.
Sebelumnya dikabarkan, Forum Formasmur telah menyatakan siap melawan sikap ketidakadilan Pemkab Matim.
Baca: Infrastruktur Tidak Diperhatikan, Formasmur Nyatakan Lawan Ketidakadilan Pemkab Matim
Sikap perlawanan Formasmur ini disampaikan lantaran Pemkab Matim dinilai belum memperhatikan infrastruktur di empat desa sebelah barat kali Wae Musur. Keempat desa tersebut yakni Satar Lahing, Torok Golo Lalang, dan Satar Lenda.
Salah satu bentuk ketidakadilan itu yakni, jembatan Wae Musur yang hingga kini belum dibangun oleh pemerintah.
Formasmur menilai pembangunan jembatan Wae Musur hanya sebatas janji manis pejabat-pejabat di Kabupaten Matim.
Selain itu, mereka menegaskan pembangunan bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada kenyataannya tidak memberikan sedikit pun keuntungan bagi masyarakat sebelah barat Wae Musur.
“Terkait pembangunan PLTMH, pembangunan jalan, jembatan, dan pembangunan lainnya. Kenyataan Ini terus terjadi sapai sekarang tanpa bukti. Jembatan Wae Musur dan akses jalan menuju desa-desa di sebelah (barat) Wae Musur tidak diperhatikan,” tegas Eduardus Ejo, Kordinator Formasmur saat deklarasi perlawanan di Wae Musur.
Davit Pampung, Tu’ a Gendang (tua adat) Gulung, Desa Torok Golo, Kecamatan Rana Mese menyebut selama dua periode Bupati Matim, Yoseph Tote tutup mata dengan nasib warga sebelah barat kali Wae Musur.
Baca: Dua Periode Bupati Tote Tutup Mata dengan Nasib Warga Sebelah Wae Musur
Bahkan ia menyebut Bupati Tote tidak pernah mendengar dan memperhatikan nasib warga yang ada di sebelah barat kali Wae Musur.
Hal itu terutama karena bupati yang berpasangan dengan Agas Andreas itu belum membangun jembatan Wae Musur dan beberapa jalan di empat desa di bagian baratnya.
“Sudah dua periode Bupati Yosep Tote. Namun dia tutup mata. Tidak pernah memperhatikan derita kami di sini. Kami anggap Pemkab Matim di bawah kepemimpinan Tote buta dan tuli,” kata Davit Pampung kepada VoxNtt.com di kali Wae Musur, Minggu, (23/4/2017).
“Bupati pernah lewat di sini. Dan diangkut pakai alat eksa. Namun derita itu tidak dihiraukan. Kami masyarakat Wae Musur disisihkan oleh pembangunan,” tambahnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Bupati Tote belum berhasil dikonfirmasi. (Nansianus Taris/VoN)