Ruteng, VoxNtt.com- Bupati Manggarai, Deno Kamelus kembali bicara soal 90 paket proyek drainase tahun 2016 yang terancam gagal Provisional Hand Over (PHO) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten itu.
Dia menegaskan, ke-90 paket proyek tersebut masih ia serahkan sepenuhnya kepada pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Dinas PU Manggarai.
Mereka, kata dia, bertugas untuk memastikan kualitas pekerjaan tersebut sesuai standar yang sudah disepakati dalam dokumen penawaran.
“Kalau itu ditemukan oleh pengawas ada penyimpangan-penyimpangan, kan ada mekanismenya itu,” kata Deno kepada sejumlah awak media usai menggelar Apel Hari Guru Nasional dan Hari PGRI di lapangan Motang Rua-Ruteng, Jumat, (25/11/2016).
Misalnya, demikian dia melanjutkan, masih ada masa pemeliharaan selama 6 bulan setelah proses Free Hand Over (FHO).
“Saya berharap dalam waktu yang sudah disiapkan regulasi itu mereka memanfaatkan secara maksimal untuk melakukan pembenahan,” pungkas Deno.
Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, Maurinus J.J Teping, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Dinas PU Manggarai mengaku, ke-90 paket proyek drainase tahun 2016 itu belum ia rekomendasi ke tahap penyerahan sementara atau PHO.
“Dari 93 paket itu hanya tiga paket yang saya rekomendasikan untuk PHO. Yang lainnya, saya tidak akan kasih rekomendasi. Saya punya bukti foto dan video bahwa pekerjaan-pekerjaan itu tidak berkualitas,” ujar Jefri kepada para awak media di ruang kerjanya, Jumat, 18 November 2016 lalu.
Menurut dia, selain karena kualitas pekerjaan buruk oleh kontraktor pelaksana, sebagian besar paket proyek drainase yang anggarannya berkisar mulai dari Rp 39.956.000,00 sampai Rp 199.844.000,00 tersebut berjalan tidak sesui dengan perencanaan.
Dikatakan, ke-93 paket ini hanya diawasi oleh satu konsultan pengawas yakni CV Hasta Perkasa Engginering. Konsultan tersebut hanya mempekerjakan 10 personil lapangan sehingga intensitas pengawasan tidak berjalan maksimal.
Parahnya lagi, kata Jefri, pihak kontraktor pelaksana tidak melakukan kewajibannya untuk mempekerjakan seorang tenaga teknis sebagaimana yang sudah termuat dalam dokumen penawaran. Terkadang di lapangan, proses pengerjaan proyek hanya dipercayakan kepada tukang saja oleh kontraktor.
Selama ini, Jefri mengaku, walau sendirian untuk mengawasi 93 paket proyek drainase tersebut, namun dirinya tetap memantau ke lokasi sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas yang diemban.
Ia menceriterakan, di sejumlah lokasi proyek tak jarang dirinya menegur kontraktor agar menjalankan pekerjaannya dengan baik. Jefri juga beberapa kali menegur konsultan pengawas agar melaksanakan fungsi pengawasan yang intens sehingga hasil pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan sesuai jadwal.
Konsultan pengawas juga diminta untuk menyampaikan laporan progress pekerjaan kepada PPK dan PPTK setiap tanggal 25 dalam bulan. Namun konsultan pengawas tampak lalai menjalankan tugasnya.
Sementara itu, Ben Isidorus, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai mendesak Dinas PU segera memperbaiki ulang 90 paket proyek drainase tahun 2016 sebelum penetapan PHO tersebut.
Ben menegaskan, walau masih ada tahap pemeliharaan dalam proyek pembangunan, namun tidak menjamin bisa mendapatkan mutu pekerjaan yang layak sesuai rencana pemerintah.
Ia pun mendesak Dinas PU sebagai Pengguna Anggaran (PA) segera memerintah kontraktor pelaksana agar memperbaiki ulang sebelum penetapan PHO. Kalau tim PPK tetap ngotot melakukan PHO ke-90 paket drainase tersebut, maka DPRD akan memeriksa dan terus menyoalkan itu kepada pemerintah daerah Manggarai.
“Harus perbaiki dulu lalu PHO. Betul ada (masa) pemeliharaan tetapi hanya 5 persen dari total kontrak. Bagaimana kalau kapasitas kerusakannya besar, daerah ini juga yang rugi,” ujar Ben kepada sejumlah awak media di kantor DPRD Manggarai, 22 November 2016 lalu.
Politisi Partai Hanura itu menilai, ke-90 paket proyek drainase yang berkualitas buruk ini dipengaruhi kurangnya pengawasan.
Menurut dia, kalau pengawasannya dilakukan dengan baik dan maksimal maka dengan sendirinya aspek mutu dalam pekerjaan tidak diabaikan oleh kontraktor pelaksana.
“Penyebab lain diduga akibat campuran kurang bagus. Kalau campurannya bagus tidak mungkin hasilnya begitu (buruk),” tukas Ben.
Dikatakan, pekerjaan proyek pembangunan di Manggarai yang kurang bermutu selama ini terus disampaikan DPRD saat rapat paripurna. Dewan menilai setiap tahun kualitas pembangunan fisik di Manggarai semakin menurun.
“Apalagi pengawasan publik kita rendah. Makanya perlu ada perbaikan-perbaikan mengarah ke mutu pekerja,” pungkas anggota DPRD asal Kecamatan Cibal itu. (Ardy Abba/VoN).