Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»HEADLINE»Benny K Harman Saran MK Bangun Sistem Kerja Anti Korupsi
HEADLINE

Benny K Harman Saran MK Bangun Sistem Kerja Anti Korupsi

By Redaksi30 Januari 20172 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Rombongan DPR dipimpin oleh Wakil Ketua Benny K. Harman (Foto: detiknews.com)
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Jakarta, VoxNtt.com-Komisi III DPR RI mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membahas empat agenda yang salah satunya adalah penjelasan terkait kasus Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang ditangkap tangan oleh KPK.

“Komisi III datang terkait empat agenda yang perlu dibicarakan,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna di Jakarta, Senin (30/1/2017).

Pada kesempatan itu, Benny K Harman (BKH) pimpinan rapat Konsultasi Komisi III DPR RI mempertanyakan kasus Patrialis Akbar yang tentu saja telah membuat hancurnya kredibilitas lembaga tersebut di mata rakyat.

Komisi III mempertanyakan mengapa kasus ini sampai terjadi apakah sistem pengawasan internal di MK tidak efektif atau tidak.

Komisi III melalui BKH juga meminta MK untuk segera melalukan pembenahan internal dengan membangun sistem kerja yang antikorupsi.

“Dengan cara itu, MK dapat merebut kembali kepercayaan rakyat” kata BKH.

Selain itu MK dan Komisi III sepakat agar lowongan hakim MK segera diisi paska kasus Patrialos Akbar agar kerja MK untuk mengawal konstitusi dan menyelesaikan sengketa Pilkada tidak terganggu.

“Sengketa Pilkada pasti akan bermuara pada MK, karena itu MK harus menganitisipasinya agar tidak mengganggu stabilitas demokrasi” ujar politisi asal Nusa Tenggara Timur ini

Untuk itu MK dan Komisi 3 sepakat agar Presiden Jokowi segera menunjuk hakim MK  yang baru untuk mengganti Patrialis Akbar, dengan begitu tidak terjadi kekosongan hakim. (AJ/Ervan/VoN).

Previous ArticleFestival Komodo Diharapkan Mampu Menarik Wisatawan
Next Article Pemerintah Didesak Selamatkan Ribuan TKI di Saudi

Related Posts

Perkuat Kedamaian dalam Bingkai Toleransi, Benny Harman Buka Puasa Bersama Umat Muslim di Labuan Bajo

27 Februari 2026

Perjuangan Mama Sebina: Bertahan Hidup, Sekolahkan Anak di Tengah Kemiskinan Manggarai Timur

25 Februari 2026

GMNI Kritik Presiden Prabowo, Akses Ekspor Nelayan Dinilai Tak Signifikan Tanpa Perbaikan Kepemilikan Kapal

17 Februari 2026
Terkini

Cerpen: Mata Tua di Tubuh Bayi Bole Wote

6 Maret 2026

Tanah Ulayat, Identitas, dan Derita Sosial

6 Maret 2026

Desa Golo Riwu Tetapkan APBDes Tahun Anggaran 2026, KMP dan MBG Jadi Fokus Utama

6 Maret 2026

Rote Ndao Siap Jadi Tuan Rumah Selancar Ombak PON 2028

6 Maret 2026

Polres Manggarai Limpahkan Dua Tersangka Kasus Narkotika ke Kejaksaan

6 Maret 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.