Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»Regional NTT»DPRD Mabar Belum Tahu Soal Badan Otorita Pariwisata di Labuan Bajo
Regional NTT

DPRD Mabar Belum Tahu Soal Badan Otorita Pariwisata di Labuan Bajo

By Redaksi3 Maret 20173 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Lokasi proyek Pembangunan Marina dan Hotel Bintang di Dermaga ASDP Labuan Bajo sudah dipagar keliling
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Labuan Bajo, VocNtt.com- Kementerian Pariwisata dikabarkan akan membentuk Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo, ibukota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). BOP dibentuk untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

Terbentuknya BOP itu di Labuan Bajo rupanya belum diketahui oleh Lembaga DPRD Mabar. Sejumlah anggota dewan mengaku belum mengetahui jika sebentar lagi ada BOP di Labuan Bajo.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar atau Bupati Mabar tidak pernah menjelaskan kepada DPRD Mabar terkait Badan otorita itu. Kami hanya dengar di media sosial bahwa di Labuan akan ada BOP,’’ Kata Abdul Ganir, Wakil DPRD Mabar kepada VoxNtt.com, Jumat, (3/3/2017).

Dia mengatakan seharusnya Pemkab Mabar menjelaskan kepada lembaga DPRD terkait segala pembangunan di daerah ujung barat Pulau Flores itu. Pemberitahuan penting disampaikan agar anggota DPRD Mabar sebagai wakil rakyat mengetahui apa itu BOP, apa saja kerjanya dan sampai kapan dia berada di Labuan Bajo.

“Kita mendukung daerah ini menjadi maju, apa saja pembangunannya yang bertujuan untuk kesejateraan kita dukung. Tetapi, harus di jelakan di DPRD Mabar terlebih dahulu,’’ tuturnya.

Menurut Ganir, BOP itu perlu diketahui oleh DPRD Mabar agar di kemudian hari tidak ada persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat. Pihaknya menginginkan agar BOP itu dijelaskan terlebih dahulu di lembaga DPRD terkait apa saja yang akan dilakukan nantinya di Labuan Bajo.

Dia mengatakan berita di media nasioanal itu mengatakan bahwa lokasi delienasi ada dua, yaitu 20 hektar di Kawasan Batu Cermin dan 400 hektar di Hutan Produksi Bowosie di Labuan Bajo.

“Perlu dijelaskan terlebih dahulu soal lokasi delienasi itu di lembaga DPRD Mabar. Itu penting agar sebagai wakil rakyat mengetahui BOP itu,’’ kata Ganir.

Hal lain juga, kata Ganir, rencana Pembangunan Marian dan hotel bintang  di Pelabuhan ASDP oleh Pemerintah Pusat. Sampai hari ini, Pemkab Mabar belum menjelaskan proyek itu di lembaga dewan.

‘’ Kita dengar dari media lokal bahwa sebentar lagi proyek sinergi BUMN itu akan Ground breking. Kita dengar juga lokasi proyek itu akan sampai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Jika sampai di lokasi TPI, terus orang-orang di TPI nanti kemana?,’’ ungkap Ganir.

Menurut Ganir, sangat Penting Pemkab Mabar untuk menjelaskan segala item pembangunan di Lembaga. Agar jika ada persoalan di kemudian hari, bisa bersama-sama mencari solusinya.

Anggota DPRD Mabar lainnya, Marselus Jeramun mengaku hal yang sama. Kata dia, sampai saat ini, Pemkab Mabar belum menjelaskan BOP itu di lembaga dewan.

“Kita tidak tahu BOP itu, apa yang akan mereka lakukan juga belum kita tahu,’’ ujar Jeramun. (Gerasimos Satria/VoN)

Manggarai Barat
Previous ArticlePerekrut Linda Bunu Disebut Pernah Bekerja di PJTKI Milik Abraham Paul Liyanto
Next Article Mandi di Embung, Siswi SMP Satap 3 Riung Tewas Tenggelam

Related Posts

Menteri Transmigrasi RI Serahkan Bantuan Sembako untuk Masyarakat Translok di Manggarai Barat

4 Juni 2026

Pemkab Manggarai Barat Usulkan Satgas Perizinan untuk Perkuat Pengawasan Usaha

4 Juni 2026

Menteri Transmigrasi RI Tinjau Pembangunan Sanitasi dan Lokasi HPL di Manggarai Barat

4 Juni 2026
Terkini

Jejak Skandal AKP Serfolus Tegu: Istri Simpanan, Dugaan Kekerasan hingga Laporan ke Propam

5 Juni 2026

Menteri Transmigrasi RI Serahkan Bantuan Sembako untuk Masyarakat Translok di Manggarai Barat

4 Juni 2026

Alarm dari Kupang: Reformasi Radikal Pengendalian PAD

4 Juni 2026

Pemkab Manggarai Barat Usulkan Satgas Perizinan untuk Perkuat Pengawasan Usaha

4 Juni 2026

Menteri Transmigrasi RI Tinjau Pembangunan Sanitasi dan Lokasi HPL di Manggarai Barat

4 Juni 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.