Maumere, VoxNtt.Com- Ketidakhadiran Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas untuk memberikan keterangan dalam Pansus Taman Kota, membuat anggota DPRD Sikka non pansus angkat bicara.
Heny Doing dari Fraksi Demokrat menilai hal tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPRD Sikka.
“Itu bentuk pelecehan terhadap lembaga DPRD sebagai pengawas pembangunan yang konstitusional,” tegas Heny kepada VoxNtt.Com pada Senin (6/3/2017).
Heny lantas merekomendasikan Pansus agar melakukan penjemputan paksa. Menurutnya ada peluang untuk pemanggilan paksa.
“Pansus berwenang lakukan pemanggilan paksa,” tegasnya.
Senada dengan Heny Doing, Anggota DPRD Sikka dari Fraksi PKPI, Alfridus Aeng menghimbau Pansus agar lakukan pemanggilan paksa.
“Pansus sebaiknya menyurati aparat penegak hukum untuk lakukan pemanggilan,” ungkap Alfridus kepada VoxNtt.Com pada Senin (6/3/2017).
Menurut Alfridus, Pansus Taman Kota adalah pansus penyelidikan.
“Pemanggilan paksa itu diatur dalam undang-undang dan Tata Tertib DPRD,” tegasnya.
Karena sifatnya investigatif maka jika ada indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang akan direkomendasikan untuk proses hukum. Sebaliknya jika tidak ada temuan maka kasus tersebut akan ditutup.
“Oleh karena itu, pihak-pihak yang dipanggil oleh pansus sebaiknya memenuhi panggilan pansus untuk memberikan penjelasan,” ujar wakil rakyat dari Dapil 4 Sikka ini.
Lebih jauh menurut Alfridus rakyat perlu curiga mengapa setelah 3 kali dipanggil konsultan perencana dan konsultan pengawas tak juga hadir.
“Kita juga harus curiga mengapa pansus belum lakukan pemanggilan paksa,” tegasnya.
Menurutnya, pansus perlu belajar dari pansus-pansus yang dibentuk DPRD sebelumnya.
Alfridus yang telah menjabat anggota DPRD Sikka sejak tahun 2004 tersebut menyebut Pansus Bansos adalah contoh yang perlu diikuti.
“Di Pansus Bansos Bupati (Sosimus Mitang-red) saja menghadiri panggilan, masa konsultan pengawas dan konsultan perencana saja tidak bisa hadir?” terangnya.
Perlu diketahui Fraksi Demokrat dan Fraksi PKPI adalah 2 dari 5 fraksi yang sejak awal tegas menyatakan sikap mendukung Pansus Taman Kota. Selain itu ada Fraksi Golkar, Gerindra, dan PDIP.
Dikutip dari Flobamora.net edisi Jumad (7/10/2016) Fraksi Nasdem saat itu beralasan selama ini tidak pernah menyinggung sedikit pun tentang Taman Kota Maumere.
Sedangkan Fraksi PAN dan Fraksi Partai Hanura dengan diplomatis mengatakan akan setuju pembentukan Pansus Taman Kota jika disetujui 50% plus satu anggota. (Are De Peskim/VoN)