Ende, Vox NTT-Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN gelar Kongres ke-V se-Indonesia di Kampung Tanjung Gusta, Sumatera Utara.
Acara kongres dimaksud dilaksanakan mulai tanggal 15-19 Maret 2017 yang bertema “Melakukan Perubahan Negara dengan Tindakan Nyata”.
Kongres ke-V ini dihadiri sekitar 5000 peserta yang masing-masing diwakili 2.272 Komunitas Adat Anggota Aman, 21 Pengurus Wilayah, 113 Pengurus Daerah, 3 Badan Otonom dan Organisasi Sayap.
Hadir juga organisasi-organisasi Nasional dan Internasional, Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, pihak Kedutaan Besar dan Pemerintah Indonesia.
Ketua Badan Pengurus Harian Aman Nusa Bunga sedaratan Flores-Lembata, Philipus Kami, mengatakan, Presiden Joko Widodo akan membuka kongres pada Jumat, 17 Maret 2017.
“Rencananya pak Presiden Jokowi akan buka kegiatan. Kita sudah usahakan beliau buka kegiatan ini,” katanya di Ende, Kamis (15/3/2017).
Ia menyatakan Aman Nusa Bunga mengutus 96 masyarakat adat dari 69 komunitas adat yang tersebar di daratan Flores-Lembata.
Para utusan terdiri dari unsur tokoh adat, tokoh pemuda adat dan perempuan adat dari wilayah Flores dan Lembata.
“Para perangkat pendukung perjuangan masyarakat adat seperti tim seni budaya, tim pameran untuk produk lokal masyarakat adat ciri khas Flores juga berangkat,” ujar Philipus.
Anggota DPRD Ende ini mengatakan, peserta kongres utusan Aman Nusa Bunga telah berangkat sehari sebelum kegiatan mulai.
Keberangkatan peserta kongres utusan melalui Bandara Frans Seda, Kabupaten Sikka dan melalui Bandara Komodo, Manggarai Barat yang dilepas serentak oleh Ketua Aman Nusa Bunga.
“Saya sendiri yang melepas para peserta. Mereka berangkat melalui dua bandara,” ucap Philipus.
Dia menjelaskan, kongres AMAN ini merupakan agenda rutin organisasi lima tahun sekali.
Selain untuk menentukan rencana strategis AMAN, memilih dan menetapkan Dewan Nasional dan Sekretaris Jenderal, kongres juga membahas berbagai isu penting menyangkut masa depan masyarakat adat di Indonesia.
“Seluruh komunitas adat dari 21 Propinsi akan mendorong seluruh DPRD untuk segera tetapkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang saat ini sudah memasuki tahap pembahasan di tingkat DPRD di setiap daerah. Dan ini adalah komitmen seluruh anggota Aman se-Indonesia,” tutur Philipus. (Ian Bala/VoN)