Vox NTT- Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelematkan peradaban petani Kendeng di Rembang, Jawa Tengah.
Umbu Wulang, Direktur WALHI NTT dalam press release yang salinannya diterima VoxNtt.com, Kamis (23/3/2017) malam menjelaskan, pada 13 Maret lalu warga pedesaan di kawasan bentang alam karst Kendeng memulai aksi kolektif untuk memprotes pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Mereka melakukan aksi untuk menanggapi rencana pendirian dan pengoperasian pabrik Semen milik PT Semen Indonesia di Rembang dan semen lainnya di pegunungan Kendeng.
Protes ini dilakukan lantaran sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kukuh mempertahankan pengoperasian PT Semen Indonesia di kawasan yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga.
Ganjar juga mengambil keputusan dan tindakan yang mempermainkan hukum. Termasuk mengecilkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membatalkan izin lingkungan.
Aksi dipasung semen jilid 2 yang dilakukan masyarakat di depan istana Negara sebut Umbu, seharusnya menjadikan Negara malu karena membiarkan para petani berjuang sendirian menyelamatkan tanah dan airnya.
Negara juga seharusnya sadar, para petani telah menunjukkan kesungguhan hati sampai mengorbankan jiwa raga dalam mempertahankan tanahnya.
“Bu Patmi, petani Kendeng bahkan telah menjadi martir. Meninggal dunia di medan juang di Jakarta yang sangat jauh dari kampung halamannya,” tutur Umbu.
Karena itu, tegas Umbu, WALHI NTT juga ikut menolak pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Karena kawasan tersebut merupakan salah satu sumber air dan pangan warga.
“Kami, WALHI NTT walaupun terpaut jarak dan berbeda pulau tapi menaruh hormat yang setinggi tingginya atas perjuangan petani Kendeng,” katanya.
WALHI NTT juga mengaku kecewa dengan kepekaan politik para pengurus Negara yang rendah. Termasuk melakukan pengingkaran tanggungjawab untuk menjamin keselamatan warga Negara dan keutuhan fungsi-fungsi ekologis dari bentang alam pulau Jawa, khususnya kawasan bentang alam karst Kendeng.
Pemerintah telah mengabaikan sendiri komitmennya untuk menjadi Indonesia mandiri secara pangan, karena justru kawasan pangan rakyat justru dihancurkan dengan memberi ruang bagi investasi tambang semen.
“Meminta Jokowi untuk menghentikan segala upaya investasi semen Indonesia yang justru menghancurkan wilayah kelola rakyat terutama wilayah pangan warga,” ujar Umbu.
Dia juga meminta Jokowi untuk mengkaji kembali izin-izin baru produksi semen, karena secara nasional sudah surplus.
Pada 2015, produksi semen Indonesia mencapai 75,29 juta ton. Sementara konsumsi semen di tahun yang sama hanya 60,4 juta ton. Karena itu, ada kelebihan sekitar 15 juta ton.
“Artinya kita tidak membutuhkan lagi pendirian pabrik pabrik baru untuk semen,” katanya.
“Meminta seluruh pengurus Negara tunduk pada perundang-undangan yang berlaku. Misalnya harus tersedia dulu Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebelum melakukan pembangunan di setiap provinsi,” tambah Umbu. (Adrianus Aba/VoN)