Labuan Bajo, Vox NTT- Rencana pembentukan kelembagaan Badan Otorita Pariwisata (BOP) di Manggarai Barat (Mabar) ditolak sejumlah kalangan di daerah itu.
Penolakan warga muncul saat diskusi publik bertemakan “Menyoal Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores” yang berlangsung di Rumah Baku Peduli, Kamis, 23 Maret 2016 sore.
Kegiatan ini dilakukan atas inisiatif Lembaga Gerakan Lokal Sunspirit for Justice and Peace dan menghadirkan berbagai elemen masyarakat sipil dan pemerintah daerah Mabar.
Hadir dalam diskusi itu, dari pihak pemerintah antara lain, kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat, Theo Suardi, kepala Bappeda, Alex Haryono, kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Sudiono, dan pokja percepatan pembangunan pariwisata di Manggarai Barat, Shana Fatina.
Sementara itu, perwakilan dari berbagai masyarakat sipil antara lain, World Wide Fund for Nature (WWF), Operator Community Komodo (DOCK Komodo), Himpunan Pramuwisata Indonesia, Asosiation of Indonesian Travel Agency, perwakilan guide, perwakilan dari pelaku wisata, wartawan, dan perwakilan masyarakat setempat.
Peserta diskusi tersebut menegaskan, sekalipun menjanjikan pembangunan infrastruktur dan invetasi yang masif, asal-muasal rencana pembentukan kelembagaan BOP dipertanyakan. BOP bukanlah organisasi yang muncul dari masyarakat atau atas dasar kebutuhan masyarakat.
“Tetapi dibentuk karena inisiatif dan rencana besar pemerintah. Hal itu menimbulkan pernyataan, apakah masyarakat di Manggarai Barat membutuhkan kehadiran Badan Otorita Pariwisata atau tidak? Mengapa BOP seperti harga mati demi pembangunan di Manggarai Barat?,” tanya mereka dalam kesimpulan diskusi tertulis yang salinannya diterima VoxNtt.com, Jumat (24/3/2014) malam.