Untuk kebutuhan sayur, misalnya, masih didatangkan dari luar daerah ketimbang dari dari kabupaten itu sendiri. Berkembangnya pula travel agen yang tidak pernah membayar pajak atau keberadaan travel online dengan alamat fiktif. Sementara infrastruktur pendukung pariwisata seperti bandara, pelabuhan, dan jalan ke sentra pariwisata diperbaiki dan dibuka, jalan-jalan dan fasilitas publik seperti air dan rumah sakit yang diakses masyarakat umum justru terbengkalai.
Di tengah-tengah situasi demikian, BOP menambah jumlah investasi dalam skala besar di bidang pariwisata. Meskipun menjanjikan perbaikan terhadap masalah-masalah yang ada, peserta diskusi menyangsikan janji tersebut. Pasalnya, BOP sangat berciri industri pariwisata dimana persaingan merupakan harga mati. Bahkan BOP justru menambah muram ironi yang ada.
Contoh paling nyata, rencana pembangunan marina, hotel, dan tempat komersial yang berencana mengambilalih aset pemda Mabar yakni Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Labuan Bajo. Meskipun BOP menjanjikan untuk kepentingan publik, pembangunan tersebut justru ditandai dengan penyingkiran sumber mata pencaharian masyarakat setempat.
TPI merupakan tempat hidup dari nelayan, buruh, penjual ikan, dan pedagang ekonomi kecil dan menengah. Sementara mereka direncanakan disingkirkan, belum ada satu tempat yang disiapkan untuk dipindahkan. (AA/VoN)