Ruteng, Vox NTT- Anggota DPRD Manggarai Marsel Nagus Ahang menilai, kegiatan Tour de Flores (TdF) hanya merampaskan APBD II.
“Sebagai orang yang peduli juga dengan sektor pariwisata di Manggarai Raya, saya menilai bahwa TdF hanya sebuah anjangsana yang hanya tujuan menghabiskan APBD,” ujar Ahang kepada VoxNtt.com, Minggu (26/3/2017).
Menurut dia, TdF sangat tidak tepat sasaran jika saja dalil panitia untuk promosi wisata di pulau Flores. Apalagi para atlet dalam hajatan balap sepeda internasional itu tidak pergi ke tempat pariwisata di setiap kabupaten di Flores.
Baca: Tour de Flores Bukan Aspirasi Rakyat NTT
“Lalu darimana dia bisa jelaskan ke Negara asalnya jika mereka hanya lewat jalan nasional. Toh, dia tidak pergi ke tempat wisata,” ujar anggota DPRD Manggarai dari PKS itu.
Apalagi jika berkaca pada TdF tahun lalu, kata dia, hampir pasti seluruh media hanya memberitakan tentang balapannya saja ketimbang menulis tentang keindahan Flores.
Dikatakan, masih banyak alternatif lain untuk mempromosikan wisata selain TdF yang hanya merampas APBD II itu.
Misalnya Ahang menyebut, untuk daerah Manggarai pemerintah bisa mengundang tamu mencanegara melihat berbagai atraksi budaya daerah. Begitu pula di kabupaten lain di Flores.
Baca: DPRD NTT Sebut Kegiatan Tour de Flores Korbankan Rakyat
Hal lain lanjut dia, pemerintah bisa membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan media massa, baik internasional, nasional maupun lokal untuk menulis berbagai keunikan Flores. Dengan diberitakan berbagai keunikan alam Flores secara terus menerus, maka tentu saja banyak pembaca yang tertarik datang ke pulau itu.
“TdF hanya sebuah perlombaan balap sepeda santai, sangat tidak efektif keluar uang APBD yang banyak dengan dalil promosi wisata. Mending bantu langsung saja untuk masyarakat miskin di Flores, masih banyak rumah yang tidak layak huni,” tegas Ahang.
Terpisah, anggota DPRD Manggarai lain Bonifasius Burhanus menegaskan, panitia TdF bersama pemerintah mesti melakukan evaluasi kegiatan tersebut tahun 2016 lalu.
“Harus ada evaluasi supaya mengetahui dampak TdF tahun lalu. Dari evaluasi itu kita pasti tau kelemahannya di mana. Ini kan program, jadi harus ada evaluasi,” tegas Boni kepada media ini, Minggu sore.
Apalagi dalam ajang TdF tahun lalu itu, banyak APBD II yang keluar untuk mendukung kegiatan tersebut. Karena itu mesti ada pertanggungjawaban keuangan rakyat.
Menurut Boni, evaluasi sangat penting agar bisa menghasilkan sebuah rekomendasi untuk TdF di tahun berikutnya. Apakah nanti melanjutkan program, merevisi, atau bahkan menghentikan program jika tidak sesuai perencanaan awal. (Adrianus Aba/VoN)