Kupang, Vox NTT-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WAHLI) NTT menggelar konsultasi daerah lingkungan hidup (KDLH).
Kegiatan yang bertajuk ‘Memperkuat Wilayah Kelola Rakyat di Kepulauan Menuju Kemandirian Pangan dan Air’ ini dilaksanakan Rabu (19/4/2017) di Sekretariat WAHLI NTT, Jalan Mawar, Naikoten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
Dalam press realese yang diterima VoxNtt.com pada Kamis (20/4/2017) sore dijelaskan bahwa KDLH merupakan program rutinitas yang dilakukan oleh WAHLI NTT khususnya bidang Eksekutif Daerah (ED) dan Dewan Daerah (DD).
Adapun yang hadir dalam kegiatan ini adalah sebanyak 17 lembaga advokasi WAHLI NTT yang terkonsolidasi dari Pulau Sumba, Timor dan Flores. Turut hadir juga saat itu Kepala Depertemen Penguatan Organisasi (DPO) WAHLI Nasional, Ahmad Pelor.
KDLH ini dibuka sendiri oleh Direktur Eksekutif Daerah, WAHLI NTT, Umbu Wulang T. Paranggi. Dalam sambutannya, Pria asal Sumba ini menegaskan beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Pertama, KDLH harus menjadi momentum untuk mengkonsolidasi, gerakan-gerakan kelestarian ekologis di NTT. Kedua, KDLH juga dilakukan untuk mereview kembali mandat-mandat Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) yang kerap dilakukan WAHLI” jelas Umbu.
Oleh karena itu, Umbu berharap agar dalam konsultasi ini dapat memberikan beberapa rekomendasi penting terutama berkaitan dengan kelestarian dan perlindungan wilayah ekologis di NTT.
“Kita harus memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan upaya-upaya kelestarian ekologi dan perlindungan wilayah ekologi rakyat di NTT” tegas Umbu yang doyan mengenakan sarung tenun asal Pulau Sumba ini.
Sementara Wakil Ketua Dewan Daerah, Veronika Lamahoda pada saat yang sama menyampaikan beberapa hal yang perlu digarisbawahi WALHI NTT dalam melakukan perjuangan.
“WAHLI harus mampu memperjuangkan nasib nelayan-nelayan kecil yang berada di pulau-pulau kecil yang tersebar di NTT” Ujarnya.
Menurut dia, selama ini para nelayan itu kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu kata dia hal ini juga harus menjadi bagian dari agenda WAHLI.
“Selama ini mereka tidak mendapatkan perhatian serius dari negara terutama perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasarnya. Sedangkan secara internal, kita harus mampu memetakan kerja-kerja anggota dan kinerja Ekeskutif Daerah WALHI NTT” tegas Direktris Yayasan Tana Ile Boleng ini. (Boni Jehadin/VoN)