Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»VOX POPULI»VOX GURU»Urus Nasib Guru Honor, Gubernur NTT Diduga Tebang Pilih
VOX GURU

Urus Nasib Guru Honor, Gubernur NTT Diduga Tebang Pilih

By Redaksi2 Mei 20172 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Illustrasi
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Borong, Vox NTT-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya diduga tebang pilih dalam mengurus nasib guru honor SMA dan SMK di provinsi itu.

Seorang guru di Manggarai Timur  (Matim) yang tak mau menyebutkan namanya ketika ditemui VoxNtt.com di Borong, Selasa (2/5/2017) mengatakan Gubernur NTT dianggap tebang pilih dalam mengurus nasib guru honorer di NTT.

“Kami menduga gubernur NTT tebang pilih dalam mengurus nasib guru honor setelah dialihkan ke provinsi,” katanya.

Berdasarkan informasi yang ia peroleh, sudah diumumkan nama-nama guru honor yang mendapat SK Gubernur. Mereka diangkat berdasarkan SK Bupati sebelum dialihkan ke provinsi.

“Ini jelas-jelas melanggar hukum karena ada aturan yang mengatur tentang seorang Bupati tidak boleh mengeluarkan SK. Namun Gubernur tidak menghiraukan itu. Pak Gubernur langsung mengangkat tenaga honor yang sebelumnya mendapat SK Bupati,” kata guru itu.

Di lain sisi lanjut dia, ada banyak kategori tenaga honorer di NTT yang tidak diakomodir.  Ada honorer Bosda, Komite dan THL yang tidak mendapat SK Bupati sebelumnya justru tidak diakomodir pemerintah provinsi NTT.

“Kami mempertanyakan itu, sebab kami sama-sama bekerja  mencerdaskan anak bangsa di daerah ini,” tegasnya.

“Kalau mau adil jangan tetapkan SK Gubernur untuk tenaga honorer yang didasarkan SK Bupati sebelumnya. Lalu yang THL, Bosda dan Komite mau dikemanakan,” tambah guru itu.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan Gubernur Lebu Raya belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan guru tersebut. (Nansianus Taris/VoN)

Manggarai Timur
Previous ArticlePusam Duga Ada Konspirasi Polisi dan DPRD Ende Terkait Kasus Penyuapan
Next Article PMKRI Ende Kutuk Tindakan Represif Polisi Makassar Terhadap Aktivis

Related Posts

Kompak Indonesia Desak KPK Audit Dugaan Korupsi Proyek RSUD Borong Rp19,4 Miliar

19 Juli 2026

Dugaan Pungli Pengambilan SKL dan Ijazah di SMPN Satap Munde Matim, Warga Desak Dinas Tindak Tegas

18 Juli 2026

Demokrat Manggarai Timur Tanam 250 Pohon dan Bersihkan Pantai Borong

17 Juli 2026
Terkini

Gubernur NTT Minta PMKRI Tetap Jadi Mitra Kritis Pemerintah

21 Juli 2026

Bupati Matim Dorong Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Manggarai Raya

20 Juli 2026

Bupati Manggarai Harap Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Daerah 3T

20 Juli 2026

Bantuan Rp100 Juta per Desa Mulai Diimplementasikan, Bapperida NTT Intervensi Manulai 2

20 Juli 2026

PMKRI Perkuat Komitmen Kawal Pembangunan dan Kebijakan Nasional

20 Juli 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.