Bajawa, Vox NTT- Warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Bowali (FMPB) protes Dana Desa (DD) dialokasikan untuk kontrak lapangan sepak bola.
Penolakan FMPB tersebut tertuang dalam pernyataan sikap tertulis yang akan disampaikan secara terbuka di Kantor Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Senin (15/5/2017) esok.
Terkait dengan rencana aksi tersebut, FMPB sudah melayangkan surat kepada pemerintah desa Bowali, Jumat (12/5/2017).
Intinya mohon kesediaan menerima forum untuk menyampaikan pernyataan penolakan.
Surat pernyataan itu ditandatangani Ketua FMPB, Agustinus M. Th. Bhae dilampiri pernyataan sikap 84 warga yang mewakili 84 KK dari 130 KK di Desa Bowali.
Surat tersebut ditembuskan juga kepada Bupati Ngada, Ketua DPRD Ngada, Kepala BPMD PP, Danramil 1625 01, Kapolres Ngada, Camat Bajawa, Babinsa Desa Bowali, Babinkam Desa Bowali, dan tokoh masyarakat desa Bowali.
Sesuai perihal surat tersebut, FMPB akan menyampaikan aspirasi penolakan pembangunan lapangan sepak bola dengan sistem kontrak tanah milik suku Gero yang berlokasi di RT 07, Dusun 04, Boba, Desa Bowali. Kontrak dimaksud menggunakan DD tahun anggaran 2017.
Selain menyampaikan penolakan, Forum juga akan meminta klarifikasi kepada pemerintah desa.
Itu terkait alasan mengontrak lapangan yang tidak diprioritaskan pada musrembang malah ditetapkan pada prioritas utama.
“Kami duga ada yang tidak beres. Sehingga kami menolak program yang rencananya juga mengeluarkan dana desa untuk pengusuran lokasi sebesar Rp 320 juta pada tahun anggaran 2017,” kata Agustinus.
Dia juga mengatakan, kontrak semacam ini tidak ada dalam aturan. Karena dalam ketentuan penggunaan DD hanya mengatur, apabila pihak ketiga mengontrak aset desa sebagaimana Permendagri No 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, pasal 1 poin 11. Tetapi bukan sebaliknya.
Salah seorang tokoh masyarakat, Arnoldus Naru, mengatakan tidak mengerti dengan program ini.
Kontrak 25 tahun tidak menguntungkan desa, karena akhir masa kontrak bukan menjadi aset desa.
“Kalau nanti perlu, ya beli saja tanah. Tetapi sekarang ‘kan belum urgen. Kita masih prioritas untuk jalan dan deker, bidang pendidikan dan kesehatan. Ini yang sangat urgen untuk masyarakat,” katanya.
Ditambahkan Agustinus, Kepala Desa Bowali Fransiskus Ana Meo berkeberatan menerima masyarakat menyampaikan aspirasi penolakan ini.
Dia (Fransiskus-Red) malah mempertanyakan keberadaan FMPB.
Meski begitu, FMPB tetap akan menggelar aksi besok, karena instansi terkait sudah menerima surat tembusan tentang aksi itu.
Hingga berita ini diturunkan Kepala Desa Bowali Fransiskus Ana Meo belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi via ponselnya, namun tidak aktif. (Arkadius Togo/VoN)