Mbay, Vox NTT-Dana bergulir tahun 2016 di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Nagekeo untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar 1,5 miliar tidak tereksekusi.
Penyebabnya karena tidak ada anggaran verifikasi proposal yang masuk dan pemeriksaan lapangan.
Hal itu terungkap dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) LHP BPK RI Perwakilan NTT terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nagekeo tahun 2016 di ruang sidang Utama DPRD Nagekeo, Kamis (4/8/2017).
Kepala Dinas Perindagkop Nagekeo, Gaspar Djawa mengatakan pihaknya membutuhkan anggaran untuk membiayai verifikasi proposal yang masuk, baik administraai maupun pemeriksaan lapangan.
Tanpa anggaran verifikasi, kata Gaspar, pihaknya tidak bisa memroses proposal permohonan pinjaman dana bergulir yang masuk ke Perindagkop.
Menurut dia, ketiadaan anggaran verifikasi menyebabkan seluruh proposal yang masuk tahun 2016 tidak bisa diproses.
Ketua Panja LHP BPK DPRD Nagekeo, Silvester Yewa mengatakan alasan yang disampaikan Gaspar cukup ironis.
Menurut Sil, verifikasi tidak perlu ada anggaran tersendiri karena melekat dengan tupoksi Dinas Perindagkop.
“Kalau verifikasi lapangan, tinggal gunakan perjalanan dinas dalam daerah. Tidak harus ada anggaran sendiri. Sedangkan verifikasi, melekat dengan tupoksi,” kata Silvester.
Senada dengan Sil, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKAD), Aloysius Tiba Aloysius mengatakan, kegiatan yang ada di Disperindagkop juga ada di dinasnya.
“Di PPKAD verifikasi kita lakukan untuk bantuan hibah. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi lapangan. Kalau verifikaai lapangan, kita gunakan SPPD dalam daerah, verifikasi administrasi tidak honor karena melekat dengan tupoksi,” kata Aloysius.
Sementara, Anggota Panja Marianus Waja, Wenslaus Ligo, Yosephus Dhenga dan Arnol Ju Wea menyayangkan kegagalan Dinas Perindagkop yang tidak menyalurkan dana bergulir hanya karena ketiadaan anggaran verifikasi.
Pasalnya, banyak pengusaha kecil dan mikro sangat membutuhkan pinjaman lunak dari dana bergulir itu untuk pengembangan usaha. (Arkadius Togo/AA/VoN)