Maumere, Vox NTT- Jumlah peserta program Jaminana Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dilayani Kantor BPJS Kesehatan Cabang Maumere mencapai 601.973 jiwa pada 30 Juni 2017 lalu.
Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terhitung sejak 2014.
Pada tahun 2014 jumlah peserta JKN-KIS pada Kantor BPJS Kesehatan Maumere adalah sebanyak 400.000-an peserta.
Tahun berikutnya meningkat menjadi 500.000 an peserta. Pada tahun 2016 jumlah peserta naik menjadi 600.000 peserta.
Para peserta berasal dari 3 kabupaten yakni Sikka, Flores Timur dan Lembata.
“Kita berharap tahun 2019 nanti sudah bisa mencapai 100 persen. Sebenarnya targetnya 95 persen sudah cukup,” ungkap Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Maumere, dr. K. Hindro Kusumo dalam konferensi pers di Wailiti Hotel, Maumere, Sikka, Selasa (22/8/2017).
Dari jumlah 601.973 jiwa tersebut terdapat pula peserta yang didaftarkan dan diintegrasikan dengan program JKN-KIS oleh Pemerintah Daerah melalui Jamkesda.
Jamkesda oleh Pemda Sikka sebanyak 52.217 jiwa dan Jamkesda oleh Pemda Flotim sebanyak 48.000 jiwa sedangkan Jamkesda oleh Pemda Lembata sebanyak 36.000 jiwa.
Hindro Kusumo mengaku secara keseluruhan, peserta JKN-KIS dari Sikka lebih banyak dibandingkan 2 kabupaten lainnya.
Ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Maumere.
Menurut dr. K. Hindro Kusumo terdapat peningkatan jumlah kunjungan peserta ke fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama.
“Kami berterima kasih kepada mitra dan juga Pemerintah Daerah dan kedepannya bisa dioptimalkan baik dari sisi kualitas maupun mutu pelayanan serta bersama-sama memperkuat regulasi untuk menciptakan kepatuhan pengusaha dan masyarakat dalam JKN-KIS,” tegasnya.
Tahun ini pihaknya menargetkan tambahan 4 orang dokter keluarga. Pihaknya mengutamkan dokter yang bersedia membuka praktik di luar Kota Maumere.
Pasalnya saat dokter keluarga untuk peserta JKN-KIS di Kota Maumere sudah banyak sehingga perlu mendekatkan pelayanan untuk mereka yang ada di luar kota salah satunya seperti di Talibura, Kabupaten Sikka.
Meskipun angka kepesertaan sangat tinggi, Hindro mengaku jumlah tersebut didominasi oleh peserta Kelas 3. Hal ini dikarenakan pendapatan per kapita sebagian besar penduduk adalah Rp 200.000 per bulan. Ini juga turut berpengaruh terhadap macetnya pembayaran.
“Ada dua factor yang mempengaruhi yaitu kemampuan pembayaran dan kemauan membayar. Contoh faktor kedua adalah mereka yang bisa membayar tetapi tidak mau membayar,” terangnya. (Are De Peskim/AA/VoN)