Ruteng, Vox NTT- Anggota DPRD NTT, Yeni Veronika menegaskan reses tidak boleh dibuat rekayasa dan harus terjun langsung ke tengah masyarakat daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Menurut dia, kegiatan anggota dewan di luar masa sidang, dimana mereka diwajibkan turun ke Dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi konstiuen tersebut merupakan sebuah pertanggungjawaban politis dan moral.
Hal ini tentu saja, pelaksanaan reses DPRD tidak hanya sekedar menjalankan amanah undang-undang.
Namun jauh dari itu, reses hendaknya dimaknai sebagai langkah anggota dewan dalam memperjuangkan nasib rakyat dari Dapilnya di lembaga DPRD.
“Kalau kami tidak turun, darimana kami tau dasar kebutuhan masyarakat? Kami reses tidak hanya sekedar reses, tetapi ada laporan resmi untuk disampaikan saat paripurna dengan pemerintah provinsi,” ujar Yeni saat reses di Kantor Desa Compang Ndehes, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai, Jumat (25/8/2017).
Politisi PAN itu menjelaskan, selain menyerap aspirasi masyarakat di Dapil masing-masing anggota dewan, reses juga bertujuan untuk memeriksa langsung kondisi riil penyerapan anggaran pemerintah di tengah masyarakat.
“Saya sadari betul, saya duduk di DPR tidak terlepas dari dukungan masyarakat Manggarai Raya. Maka dari itu, saya wajib turun reses sebagai bentuk terima kasih saya kepada masyarakat,” ujar Yeni di hadapan ratusan warga dari 10 RT dan 4 Dusun di Desa Compang Ndehes tersebut.
Aspek penting lain dari reses dijalankan tanpa fiktif, lanjut Yeni, yakni anggota DPRD bisa memperjuangkan nasib rakyat di Dapilnya dengan argumentasi berbasis data.
“Betul kita DPRD NTT tanggung jawabnya luas yakni mengurus 21 kabupaten/kota. Tetapi jangan lupa kita duduk di DPRD NTT oleh masyakat dari Dapil. Karena itu jangan lupa memperjuangkan nasib rakyat di Dapil,” tukas dia.
Dalam kesempatan tersebut, isteri Bupati Manggarai Deno Kamelus itu menambahkan di DPRD NTT terdapat 5 komisi dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Dia menjelaskan Komisi I menangani bidang pemerintahan, Komisi II membidangi ekonomi, Komisi III menangani keuangan, Komisi IV mengurus pembangunan, dan Komisi V mengurus kesejateraan masyarakat. (Adrianus Aba/VoN)