Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»NASIONAL»Polisi yang Ikut Pilkada Harus Mundur dari Jabatan
NASIONAL

Polisi yang Ikut Pilkada Harus Mundur dari Jabatan

By Redaksi12 Oktober 20171 Min Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Foto: profilbos.com)
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Vox NTT– Polisi yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 mendatang harus berani mengundurkan diri dari anggota Polri.

Pengunduran diri itu sangat penting demi menghilangkan anggapan penyalagunaan kewenangan.

“Kalau seandainya memang yakin mau maju, nggak ada salahnya untuk as soon as possible selesai secepat mungkin. Sudah yakin, ya mundur saja,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017) seperti dilansir detik.com.

Tito mengatakan tahapan penetapan pasangan calon Pilkada dimulai pada Februari 2018.  Sebelum tahapan itu, polisi yang punya niat maju masih boleh berkarier di Polri.

” Tapi saya berharap supaya tidak ada conflict of interest sebagai anggota Polri. Kalau memang sudah yakin mau maju, lebih baik mengundurkan diri,” pinta Tito.

Dia pun menjamin Polri netral dalam Pilkada 2018 mendatang. Sikap itu diambil atas perintah Presiden Joko Widodo.

“Yang jelas kan perintah Presiden posisi netral, perintah Kapolri posisi netral, kapolda saya perintahkan netral, semua. Jadi kalau nanti ada yang berkontestasi anggota Polri, silakan gunakan mekanisme partai yang ada karena Polri tidak berpolitik praktis, bersikap netral. Kita tidak akan ikut campur kepada upaya memenangkan anggota Polri ikut pilkada. Itu urusan mereka,” pungkasnya.

Penulis: Gerasimos Satria

Nasional
Previous ArticleMasyarakat Reca Tagih Janji Bupati Tote
Next Article Baru Dua Minggu, Lapen di Jalur Benteng Jawa-Dampek Sudah Rusak

Related Posts

KemenHAM Dorong Youth Ranger Indonesia Jadi Agen Penyebar Nilai HAM

16 Juni 2026

Demokrat Bantah Keterlibatan AHY dalam Kasus BGN, Minta Media Sajikan Informasi Terverifikasi

10 Juni 2026

420 Warga Tengki Seribu Minta Natalius Pigai Turun Tangan Awasi Pemenuhan HAM di Lokasi Relokasi

9 Juni 2026
Terkini

Gubernur NTT Minta PMKRI Tetap Jadi Mitra Kritis Pemerintah

21 Juli 2026

Bupati Matim Dorong Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Manggarai Raya

20 Juli 2026

Bupati Manggarai Harap Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Daerah 3T

20 Juli 2026

Bantuan Rp100 Juta per Desa Mulai Diimplementasikan, Bapperida NTT Intervensi Manulai 2

20 Juli 2026

PMKRI Perkuat Komitmen Kawal Pembangunan dan Kebijakan Nasional

20 Juli 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.