Borong, Vox NTT-Ulah aparat desa Golo Wune, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) yang membongkar tugu proyek PPIP di desa itu terus menuai sorotan.
Kali ini sorotan muncul dari praktisi hukum asal Matim, Lorentius Ni.
Kepada VoxNtt.com melalui pesan WhatsApp, Senin (04/12/2017), Laurens mengatakan pembongkaran aset negara oleh aparat desa Golo Wune yang secara sepihak tanpa kesepakatan dengan masyarakat adalah perbuatan melawan hukum.
Kata dia, aparat desa tersebut karena jabatannya sesuka hati saja membongkar aset milik desa yang sudah dibangun dengan menggunakan uang negara.
“Aparat desa melakukan pembongkaran atas perintah kepala desa atau tanpa sepengetahuan kepala desa adalah perbuatan melanggar hukum. Karena itu oknum yang bersangkutan diminta pertanggungjawaban atas perbuatanya,” tegas Laurens.
Apalagi kata Laurens, aparat desa diangkat oleh kepala desa. Dia hanya membantu melancarkan tugas kepala desa.
Jika aparat desa membongkar aset desa tersebut tanpa sepengetahuan atasannya, maka dia bisa diberhentikan dari jabatannya.
Namun, kalau aksi tersebut dilakukan atas perintah kepala desa, maka pemerintah Matim melalui dinas terkait boleh memanggilnya. Pemanggilan itu dilakukan untuk mendengar alasan pembongkaran aset negara tersebut.
Apalagi kata dia, masyarakat menilai pemerintah desa Golo Wune sangat otoriter. Itu terutama karena membongkar tugu PPIP tanpa sepengetahuan masyarakat.
Jika tidak dilakukan tindakan konkrit oleh Pemda Matim, maka tentu saja dia terus melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan keinginan masyarakat.
“Bukan saatnya lagi pemerintahan otoriter yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi pemerintahan yang dijalankan hendaknya berjalan secara demokratis dengan mengedepankan kehendak masyarakat desa yang ada,” jelas praktisi hukum yang sedang menyelesaikan studi doktoralnya itu.
Penulis: Nansianus Taris
Editor: Adrianus Aba