Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»Regional NTT»DPRD Matim Dorong Agar Gaji Bosda Diterima di Setiap Ibu Kota Kecamatan
Regional NTT

DPRD Matim Dorong Agar Gaji Bosda Diterima di Setiap Ibu Kota Kecamatan

By Redaksi24 Januari 20182 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Anggota DPRD Manggarai Timur (Matim), Aven Peding
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Borong, Vox NTT– Anggota DPRD Manggarai Timur (Matim), Aven Peding mendorong agar gaji Bosda dari guru-guru komite SD dan SMP diterima di setiap ibu kota kecamatan.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul adanya keluhan guru-guru yang terpaksa harus datang ke Borong, ibu kota Matim untuk menerima gaji Bosda setiap tiga bulannya.

Jarak tempuh yang begitu jauh, ditambah lagi topografi Kabupaten Matim yang cukup menantang membuat para guru tak jarang mengeluh jika datang ke Borong.

Aven sendiri meragukan, jika penerimaan gaji Bosda terus dilakukan di Borong maka konsentrasi para guru di sekolah terganggu.

Sebab, mereka terpaksa harus meninggalkan sekolah dalam satu hingga dua hari, bahkan lebih untuk datang menerima gaji di Borong.

“Apalagi Borong ini kan jauh. Itu hal teknis yang tidak terlalu sulit, diatur misalnya tanggal segini terima gaji mereka, fokus di ibu kota kecamatan saja,” kata Aven kepada VoxNtt.com di Borong, Jumat, 19 Januari 2018 lalu.

Karenanya, politisi NasDem itu meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Matim segera memikirkan keluhan para guru komite tersebut.

Menurut dia, salah satu solusinya di setiap kecamatan sudah ada UPTD. Jika ada jadwal gajian Bosda, tinggal kepala dinas PK Matim mengutus bawahannya membawa administrasi di setiap ibu kota kecamatan.

“Itu tidak terlalu sulit, tinggal bagaimana si kepala dinas atau bendaharanya mengatur,” kata Aven.

 

Penulis: Adrianus Aba

Kabupaten Manggarai
Previous ArticleBanjir di Nangapanda, Empat Rumah Hanyut
Next Article Soal Korupsi di Matim, John Nahas vs Niko Martin Saling Serang

Related Posts

Pengda INI dan IPPAT Manggarai Barat Sosialisasikan Hukum Pertanahan di Desa Batu Cermin

9 Juli 2026

Pater Gabriel Meo Rayakan 40 Tahun Imamat, Umat dan Pemerintah Hadiri Misa Syukur di Kererobbo

9 Juli 2026

Musda IV Partai Golkar Nagekeo, Jalan Mulus untuk Robby Tulus

5 Juli 2026
Terkini

Pemkab Manggarai Pastikan Kesehatan Peserta MPA PMKRI

18 Juli 2026

Dugaan Pungli Pengambilan SKL dan Ijazah di SMPN Satap Munde Matim, Warga Desak Dinas Tindak Tegas

18 Juli 2026

Rakerprov KONI NTT Matangkan Persiapan PON 2028

18 Juli 2026

Bersama Senja: Antologi Puisi Cantikan Christiany Dapa

18 Juli 2026

Kebakaran Hanguskan Kantor UPTD BKKBN Boleng, Polisi Selidiki Dugaan Korsleting Listrik

17 Juli 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.