Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»Regional NTT»DPRD Matim Dorong Agar Gaji Bosda Diterima di Setiap Ibu Kota Kecamatan
Regional NTT

DPRD Matim Dorong Agar Gaji Bosda Diterima di Setiap Ibu Kota Kecamatan

By Redaksi24 Januari 20182 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Anggota DPRD Manggarai Timur (Matim), Aven Peding
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Borong, Vox NTT– Anggota DPRD Manggarai Timur (Matim), Aven Peding mendorong agar gaji Bosda dari guru-guru komite SD dan SMP diterima di setiap ibu kota kecamatan.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul adanya keluhan guru-guru yang terpaksa harus datang ke Borong, ibu kota Matim untuk menerima gaji Bosda setiap tiga bulannya.

Jarak tempuh yang begitu jauh, ditambah lagi topografi Kabupaten Matim yang cukup menantang membuat para guru tak jarang mengeluh jika datang ke Borong.

Aven sendiri meragukan, jika penerimaan gaji Bosda terus dilakukan di Borong maka konsentrasi para guru di sekolah terganggu.

Sebab, mereka terpaksa harus meninggalkan sekolah dalam satu hingga dua hari, bahkan lebih untuk datang menerima gaji di Borong.

“Apalagi Borong ini kan jauh. Itu hal teknis yang tidak terlalu sulit, diatur misalnya tanggal segini terima gaji mereka, fokus di ibu kota kecamatan saja,” kata Aven kepada VoxNtt.com di Borong, Jumat, 19 Januari 2018 lalu.

Karenanya, politisi NasDem itu meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Matim segera memikirkan keluhan para guru komite tersebut.

Menurut dia, salah satu solusinya di setiap kecamatan sudah ada UPTD. Jika ada jadwal gajian Bosda, tinggal kepala dinas PK Matim mengutus bawahannya membawa administrasi di setiap ibu kota kecamatan.

“Itu tidak terlalu sulit, tinggal bagaimana si kepala dinas atau bendaharanya mengatur,” kata Aven.

 

Penulis: Adrianus Aba

Kabupaten Manggarai
Previous ArticleBanjir di Nangapanda, Empat Rumah Hanyut
Next Article Soal Korupsi di Matim, John Nahas vs Niko Martin Saling Serang

Related Posts

KemenHAM Serap Aspirasi Warga dalam Sosialisasi Penguatan HAM di Tiga Desa Manggarai Raya

25 Juni 2026

Andy Liwun Minta Warga Tanjung Bunga Bersabar, Pekerjaan Jalan Latonliwo–Patisirawalang Tunggu Rekomendasi Tipikor

14 Juni 2026

Warga Kampung Barang Gelar Roko Molas Poco, Tiang Utama Rumah Adat Gendang Diarak ke Lokasi Pembangunan

11 Juni 2026
Terkini

Upah Kebajikan: Melestarikan Kehidupan dan Mati Bagi Dosa

28 Juni 2026

Fransisco Bessi Kembali Terpilih Aklamasi Pimpin Taekwondo NTT

27 Juni 2026

Soroti Kasus Dokter Icha, Tenaga Ahli Menteri HAM Desak Pemeriksaan Anggota DPRD TTU

27 Juni 2026

Banggar DPRD NTT Dorong Digitalisasi PAD dan Perkuat Pengawasan Fiskal

27 Juni 2026

Tewas dengan Enam Luka Tembak, Kasus Marselinus Ngala Mesti Jadi Pelajaran Bawaslu

27 Juni 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.