Ruteng, Vox NTT- Anggota Tim Perumus Badan Anggaran (Banggar) DPRD Manggarai, Boni Burhanus tidak tahu adanya surat Ketua DPRD Manggarai tentang inkonsistensi dokumen penetapan APBD tahun 2017 dengan pejabarannya .
“Kami tidak tahu surat dari Ketua DPRD itu. Tiba-tiba saja sekarang saya baca di media; pertama sebut nama saya sebagai bagian dari dugaan itu. Dia (pelapor) sudah salah,” kata melalui telepon, Jumat (26/1/2018).
Anggota DPRD Partai Gerindra itu menilai bahwa surat Ketua DPRD Manggarai sebagai dasar pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (24/1/2018) tidak akurat.
“Sesungguhnya saya punya keyakinan dia memberi laporan tanpa ada data yang valid. Mengapa? Data inkonsistensi ini kan berdasarkan rujukan surat dari Ketua DPRD per Februari. Itu sudah melewati pembahasan karena pembahasan dan penetapan untuk tahun anggaran berikut itu diakhir tahun,” ujarnya.
“Surat Ketua DPRD itu harus diklarifikasi, maksudnya kalau misalnya inkonsistensi adanya perbedaan data antara apa yang disepakati dari kedua lembaga yaitu eksekutif dan legislatif itu melenceng dengan penetapan APBD dan penjabarannya. Itu yang dimaksud dengan inkonsistensi,” jelas Burhanus.
Karena itu, dia memastikan bahwa inkonsistensi penetapan APBD 2017 dengan penjabarannya sebagaimana yang tertuang dalam surat Ketua DPRD itu tidak benar.
Baca: Marsel Ahang: Banggar Pura-pura Tidak Tahu
“Tidak ada perbedaan data antara pembahasan dengan penetapan. Sama saja. Tidak ada perbedaaan. Apalagi melalui asistensi di provinsi,” tegasnya.
Sementara, hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Manggarai, Kornelis Madur belum dikonfirmasi.
Kontributor: Ano Parman
Editor: Adrianus Aba