Redaksi, Vox NTT- Sudah 74 tahun Indonesia merdeka, baru kali ini pemerintah memosisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Pemberian dana desa langsung dari APBN untuk dikelola masyarakat merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat untuk membangun Indonesia ini dari pinggiran.
Di era kepemimpinan Joko Widodo dan Yusuf Kala, presiden dan wakil presiden Indonesia miliaran dana dikucurkan ke desa-desa lewat nomenklatur yang namanya dana desa.
Sayang, jika di balik cita-cita besar Presiden Jokowi ini tidak mampu diterjemahkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten yang langsung berurusan dengan desa seharusnya mampu mendorong penggunaan dana desa ini agar dimaksimalkan demi kepentingan membangun ekonomi masyarakat yang sudah mulai lesu.
Menyadari niat mulia pemerintah pusat tersebut, pasangan Marselis Sarimin dan Paskalis Sirajudin atau Paket Merpati, calon bupati dan wakil bupati Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur mulai memperhatikan desa sebagai salah satu fokus utama pembangunan.
Satu dari 11 program unggulan Paket Merpati yang saat ini sedang gencar dikampanyekan ialah pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Belum lama ini, calon bupati Paket Merpati Marselis Sarimin menjelaskan, dana desa di era Jokowi-JK tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, melainkan untuk pemberdayaan masyarakat.
Karena itu BUMDes diberdayakan menjadi produktif dan bermanajemen profesional.
Menurut mantan Kapolres Manggarai itu, BUMDes bermanfaatkan akan menyerap tenaga kerja, membeli hasil komoditi dari petani dan menerapkan skema simpan pinjam. Sehingga saat musim paceklik, masyarakat bisa meminjam dari BUMDes.
Kemudian, saat musim hasil, pinjaman itu dikembalikan dalam bentuk komoditi hasil atau uang (pokok dan bunganya).
“Gereja (lembaga agama lain) akan dilibatkan upaya agar terjadi stabilitas harga komoditi melalui BUMDes bisa diwujudkan,” katanya.
Kalau BUMDes dihidupkan di-176 desa di Matim, bisa dihitung berapa jumlah tenaga kerja yang terserap.
Untuk stabilitas harga komoditi, bupati, wakil bupati bersama kekuatan politik di DPRD akan membuat regulasi terkait stabilitas harga komoditi.
BUMDes akan membeli hasil komoditi petani dan kemudian hasilnya dikelola melalui BUMD.
Pemerintah melalui BUMD akan hadir untuk mencari investor atau pembeli agar komoditi-komoditi itu masuk ke pasar. Ini akan menyelamatkan petani dari kekuasaan rentenir atau tukang ijon.
Baca: Berikut 11 Program Unggulan Paket Merpati untuk Matim
Menempatkan “Pemberdayaan BUMDes” sebagai salah satu program unggulan memang harus diapresiasi. Betapa tidak, calon pemimpin itu sudah mampu membaca, ternyata banyak potensi di desa yang bisa digarap.
Paket Merpati menyadari bahwa BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Dia juga merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.
Pasangan pensiuan Polri dan Birokrat itu juga menyadari bahwa “Pemberdayaan BUMDes” merupakan jawaban solutif atas berbagai fenomena banyak desa di Manggarai Timur yang ditinggal penghuninya. Banyak warga desa merantau ke luar daerah untuk mencari nafkah dan mengubah nasib keluarga lantaran kekuarangan lapangan pekerjaan di daerah sendiri.
Data yang dihimpun VoxNtt.com, misalnya, lantaran kekurangan lapangan pekerjaan di desa, tiap tahun jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Antar Daerah (AKAD) di Manggarai Timur cendrung meningkat.
Jumlah TKI selama tiga tahun terakhir, sejak 2016-2018 semakin bertambah.
Tahun 2016, misalnya, berjumlah 106 orang. Rinciannya; tenaga kerja antar daerah (AKAD) sebanyak 74 dan tenaga kerja antar negara (AKAN) ada sebanyak 32 orang.
Lalu, pada tahun 2017 berjumlah 252 orang. Rinciannya sebanyak 166 yang AKAD dan 86 yang AKAN.
Sedangkan pada tahun 2018 terhitung sejak Januari hingga Februari jumlah TKI AKAN ada sebanyak 15 orang.
Kepala Dinas Nakertrans Matim, Zakarias Sarong kepada VoxNtt.com di ruang kerjanya, Selasa (27/02/2018), mengatakan tenaga kerja yang didata dinasnya hanya yang berstatus legal atau resmi.
“Yang legal saja yang kami data. Yang ilegal tidak ada,” kata Kadis Sarong.
Dia menambahkan, setiap tahun jumlah TKI di Matim cenderung meningkat. Tenaga kerja tersebut lebih didominasi tenaga kerja wanita (TKW).
Sarong mengatakan, pada umumnya mereka memutuskan berangkat kerja untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Mereka ingin mengubah nasib keluarga.
“Kerja di sini kan tidak jelas penghasilan setiap bulan. Sementara di luar jelas upahnya perbulan. Makanya mereka lebih memilih kerja ke luar daerah atau negara. Apalagi selama ini TKI yang diberangkatkan melalui dinas sudah banyak yang sukses. Mereka juga pulang dengan aman,” jelas Kadis Sarong.
Kendati demikian jawaban Sarong, media massa akhir-akhir merilis berita banyak TKI asal NTT yang meninggal dan disiksa majikannya di luar negeri.
Peristiwa banyaknya TKI yang meninggal dan disiksa majikan di tanah rantau, mungkin salah satu alasan Paket Merpati menampatkan “Pemberdayaan BUMDes” sebagai salah satu program unggulan di Kabupaten Manggarai Timur. BUMDes dinilai sebagai jawaban solutif untuk menciptakan lapangan kerja dan menggenjot ekonomi masyarakat desa.
Dengan adanya BUMDes diharapkan mindset masyarakat di Manggarai Timur berubah bahwa rezeki tak hanya ada di luar negeri, tetapi juga di desa sendiri. Sebab, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. (Redaksi Vox NTT)